DPR Panggil OIKN Bahas Pemindahan Ibu Kota Nusantara: Progres Pembangunan Capai Rp130 Triliun APBN

DPR akan memanggil OIKN untuk membahas progres Pemindahan Ibu Kota Nusantara. Apa saja yang akan dilaporkan dan bagaimana kesiapan IKN setelah Rp130 T APBN digelontorkan?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendiskusikan progres persiapan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat dengar pendapat ini dijadwalkan berlangsung setelah masa reses parlemen yang dimulai 25 Juli dan berakhir 15 Agustus 2025. Pemanggilan ini menjadi langkah penting dalam pengawasan DPR terhadap proyek strategis nasional ini.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan tujuan utama pemanggilan ini adalah memastikan IKN siap berfungsi sebagai ibu kota yang aktif. Pernyataan tersebut disampaikan Karsayuda kepada media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu lalu. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia.

Rencana pemanggilan OIKN ini juga merupakan respons terhadap usulan relokasi kantor-kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke IKN. Usulan tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, sebagai alternatif jika IKN belum sepenuhnya siap untuk menjadi pusat pemerintahan. Ini menunjukkan adanya diskusi internal DPR mengenai optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang sudah dibangun di IKN.

Pemanfaatan Anggaran dan Kesiapan Fasilitas IKN

Rifqinizamy Karsayuda mendukung penuh gagasan pemanfaatan maksimal fasilitas yang telah dibangun di IKN. Ia menyoroti bahwa pembangunan ibu kota baru ini telah menelan anggaran yang sangat besar. Tercatat, sekitar Rp130 triliun telah digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain dana APBN, IKN juga telah menarik investasi swasta senilai hampir Rp60 triliun. Karsayuda menambahkan bahwa IKN saat ini memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 15 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka dapat menempati hunian berupa rumah atau apartemen yang biaya sewanya ditanggung oleh negara.

Tidak hanya hunian, gedung-gedung perkantoran juga telah disiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN. Kesiapan infrastruktur dasar ini menjadi bukti nyata progres pembangunan. DPR ingin memastikan bahwa investasi besar ini memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Pertimbangan Anggaran dan Target Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Nusantara

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya telah memberikan jaminan kepada publik mengenai target pengembangan IKN yang jelas. Ia menegaskan bahwa pembangunan kota berjalan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Penilaian di lapangan menunjukkan bahwa progres pembangunan konsisten dengan perencanaan keuangan.

Namun demikian, Dasco menekankan bahwa setiap keputusan terkait eksekusi pemindahan ibu kota atau percepatan pembangunan IKN harus mempertimbangkan alokasi anggaran di masa depan. Ketersediaan dan keberlanjutan anggaran menjadi faktor krusial untuk memastikan kelancaran proyek ini. Hal ini penting agar pembangunan tidak terhambat di kemudian hari.

Dasco belum dapat memastikan apakah anggaran untuk tahun 2026 akan ditingkatkan atau tidak. Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan target kesiapan yang spesifik untuk proses pemindahan. DPR menyatakan akan terus mengikuti dan mendukung target yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kelancaran Pemindahan Ibu Kota Nusantara.