DPR RI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Penembakan PMI di Malaysia

Anggota DPR RI Komisi I mendesak pemerintah membentuk tim investigasi atas penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, meminta keadilan ditegakkan dan kerja sama antar lembaga terkait.

Penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia telah memicu reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi I, Soleh, mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas insiden penembakan yang mengakibatkan satu PMI meninggal dan empat lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi pada 24 Januari 2024, ketika sekelompok PMI diduga ditembak oleh petugas otoritas maritim Malaysia (APMM) saat mencoba meninggalkan Malaysia secara ilegal.

Soleh menekankan pentingnya pemerintah bekerja keras mengungkap kasus ini secara menyeluruh. "Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas. Keadilan harus ditegakkan, dan itu bergantung pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1).

Ia juga menyerukan kolaborasi efektif antar lembaga terkait, termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semua pihak harus bahu-membahu mengungkap kebenaran di balik insiden ini. Kerja sama yang solid sangat krusial demi memastikan proses investigasi berjalan transparan dan objektif.

Selain itu, Soleh meminta pemerintah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia. Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, harus meminta klarifikasi kepada otoritas Malaysia terkait insiden tersebut. "Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia untuk terbuka dalam kasus ini. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Lebih lanjut, Soleh juga mendesak pemerintah memberikan bantuan hukum kepada korban dan memfasilitasi pemulangan jenazah korban meninggal ke Indonesia. Para korban luka pun harus segera dipulangkan agar mendapatkan perawatan yang memadai. Perhatian terhadap aspek kemanusiaan ini tidak boleh diabaikan dalam penanganan kasus ini.

Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, telah mengkonfirmasi insiden tersebut. Menurut keterangannya, para PMI kemungkinan ditembak setelah melawan petugas APMM saat kapal mereka dihadang. Hal ini menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian yang sebenarnya.

Soleh menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia mengecam tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas APMM. "Kami sangat berduka cita atas insiden ini. Kami berharap keluarga yang ditinggalkan akan menemukan kekuatan di saat yang sulit ini. Insiden ini tidak boleh terulang lagi," ucap Soleh.

Kejadian ini menjadi sorotan penting atas perlindungan dan keselamatan PMI di luar negeri. Pemerintah perlu memastikan adanya peningkatan perlindungan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi para korban.