DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Penembakan PMI di Malaysia

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang mengakibatkan satu korban meninggal dan beberapa luka-luka, serta meminta perlindu

Penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia telah mengejutkan publik dan memicu reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, pada Selasa, 28 Januari 2024, mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Satu PMI meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka akibat penembakan yang dilakukan oleh petugas maritim Malaysia.

Soleh menekankan pentingnya pengusutan tuntas kasus ini. Menurutnya, "Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia." Ia meminta koordinasi intensif antar instansi terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI.

Langkah konkret yang diusulkan Oleh Soleh antara lain pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kemenlu, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, diharuskan meminta penjelasan resmi dari otoritas Malaysia terkait insiden tersebut. Transparansi sangat penting, ujar Soleh, "Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi."

Selain investigasi, pemerintah juga didesak untuk memberikan pendampingan hukum kepada para korban dan mengurus pemulangan jenazah serta korban luka ke Indonesia. Perlindungan dan pemulangan segera menjadi prioritas. Soleh juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan mengecam keras tindakan petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI di luar negeri. Kejadian ini, tegas Soleh, "tidak boleh terulang lagi." Langkah-langkah yang komprehensif dari pemerintah dibutuhkan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan para PMI.

Kasus ini juga membuka pertanyaan mengenai standar operasional prosedur (SOP) petugas maritim Malaysia dan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PMI di Malaysia. Kejelasan dan transparansi dari pemerintah Malaysia terkait insiden ini sangat diharapkan.

Ke depannya, diperlukan peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI. Mekanisme yang lebih efektif untuk menangani keluhan dan masalah yang dihadapi PMI harus segera diimplementasikan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak dan keselamatan PMI yang bekerja di Malaysia.

Kesimpulannya, tuntutan DPR terhadap pemerintah untuk membentuk tim investigasi merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan insiden serupa di masa depan. Perlindungan dan penegakan hukum bagi PMI menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi.