Kementerian HAM Dukung Penanganan Penembakan PMI di Malaysia
Kementerian HAM RI siap membantu penanganan kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang mengakibatkan satu korban meninggal dan beberapa luka-luka, serta mendesak pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Malaysia.
Insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2024, telah mengakibatkan satu korban meninggal dan beberapa lainnya luka-luka. Peristiwa ini melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang menembak sebuah kapal yang membawa PMI sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia langsung menyatakan kesiapannya untuk membantu menangani kasus ini.
Peran Kementerian HAM
Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk membantu proses penanganan kasus ini, khususnya jika Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami kendala. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan bahwa kementeriannya memiliki instrumen kerja sama HAM internasional yang dapat digunakan, termasuk jaringan dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM), kementerian HAM negara lain, dan Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR).
Pigai menekankan pentingnya perlindungan korban dan penegakan keadilan bagi warga negara Indonesia. Ia menyatakan, "Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Kami menyiapkan segalanya." Meskipun demikian, Kementerian HAM juga memberikan ruang bagi kementerian terkait untuk bekerja secara maksimal sebelum intervensi internasional dilakukan.
Tindakan yang Diambil
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, telah ditugaskan untuk memonitor perkembangan kasus tersebut. Manan menilai tindakan APMM yang menembak PMI sebagai tindakan berlebihan dan mendesak pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Ia menambahkan, "Kalau tidak ada pertanggungjawaban,... kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan, bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dimatikan."
Kementerian HAM juga mendorong SUHAKAM untuk memantau kasus ini dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional. Komisi Nasional HAM RI juga didorong untuk berkoordinasi dengan SUHAKAM dalam proses ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar proses hukum yang berlangsung di Malaysia berjalan sesuai dengan standar HAM internasional dan keadilan bagi korban terpenuhi.
Tanggung Jawab Bersama
Penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah Indonesia. Kementerian HAM siap memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kasus penembakan ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan kasus dan memastikan hak-hak PMI yang menjadi korban terlindungi.