Anita Wahid Desak Malaysia Usut Tuntas Penembakan WNI

Wakil Indonesia untuk AICHR, Anita Wahid, mendesak Malaysia melakukan investigasi menyeluruh terkait penembakan dua WNI di perairan Tanjung Rhu pada Januari 2025 dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Tragedi Penembakan WNI di Perairan Malaysia

Kejadian penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada 24 Januari 2025, telah menimbulkan keprihatinan mendalam. Insiden yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia ini telah mendorong Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Anita Wahid, untuk mendesak otoritas Malaysia melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan.

Desakan Investigasi Menyeluruh

Dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025, Anita Wahid menekankan pentingnya investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Meskipun menghormati kedaulatan Malaysia, Anita menegaskan perlunya Malaysia bertanggung jawab penuh dalam mengusut tuntas kasus ini. Pernyataan ini disampaikan Anita dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang berlangsung pada 11-14 Februari 2025. Ia juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kejadian tersebut dan mendesak agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Anita Wahid menambahkan bahwa Indonesia berharap agar penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang Malaysia dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi para korban. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi WNI yang berada di wilayah Malaysia. Proses investigasi yang transparan dan akuntabel akan menjadi bukti komitmen Malaysia terhadap penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Konteks HAM dan Penegakan Hukum

Anita Wahid juga mengaitkan insiden ini dengan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum. Ia menyinggung acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang diinisiasi oleh Indonesia pada tahun lalu. Salah satu rekomendasi penting dari dialog tersebut adalah perlunya penegakan hukum yang menghormati HAM. Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti dalam insiden penembakan ini, bertentangan dengan semangat dari dialog tersebut.

Lebih lanjut, Anita Wahid menekankan bahwa kasus ini bukan hanya tentang penembakan, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi manusia para pekerja migran Indonesia. Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam insiden ini, dan apakah prosedur operasional standar telah dipatuhi oleh pihak berwenang Malaysia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM serupa di masa depan.

Penyelidikan yang Sedang Berjalan

Saat ini, Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tengah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Enam aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran Akta Senjata Api 1960. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, menurut pernyataan Perdana Menteri Malaysia. Di Indonesia sendiri, kementerian dan lembaga terkait juga melakukan pendalaman kemungkinan adanya keterlibatan WNI dalam penyelundupan manusia, mengingat tidak semua penumpang kapal tersebut merupakan WNI.

Peran AICHR

AICHR, atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, merupakan lembaga HAM regional di Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 2009. Lembaga ini berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Anita Wahid, yang terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN. Perannya dalam mendesak investigasi menyeluruh atas kasus penembakan WNI ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya di manapun mereka berada.

Kesimpulan

Kasus penembakan WNI di perairan Malaysia ini menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Desakan Anita Wahid untuk investigasi menyeluruh merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama regional dalam melindungi hak asasi manusia.