Indonesia Tuntut Pertanggungjawaban Penembakan TKI di Malaysia

Kementerian HAM Indonesia mendesak pertanggungjawaban hukum transparan dari Malaysia atas penembakan 5 TKI oleh APMM Selangor, menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya.

Insiden penembakan terhadap lima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Selangor, Malaysia, oleh petugas Badan Penegak Maritim Malaysia (APMM) telah memicu reaksi keras dari Indonesia. Satu TKI meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terjadi Jumat, 24 Januari 2024 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat ini menjadi sorotan utama.

Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia langsung bergerak cepat. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan Jaminan Kemenkumham, Munafrizal Manan, menyatakan tuntutan resmi. "Kami mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan tidak memihak dari aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang melakukan tindakan tidak manusiawi ini," tegasnya dalam pernyataan tertulis, Rabu (29/1).

Penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, diduga setelah para penumpang kapal menolak penangkapan. Kejadian ini dikecam keras oleh pemerintah Indonesia. Kementerian HAM juga meminta Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk memantau kasus ini secara proaktif, profesional, dan independen dengan menjunjung tinggi HAM bagi semua.

Koordinasi antar lembaga HAM kedua negara pun diaktifkan. Kementerian HAM Indonesia meminta Komnas HAM untuk aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Kedua lembaga ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hak asasi manusia, yang menjadi landasan kerjasama dalam kasus ini.

Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur telah menyatakan bahwa jenazah korban, yang diidentifikasi sebagai B, warga Riau, akan dipulangkan ke Indonesia setelah otopsi. Empat TKI lainnya telah mendapatkan perawatan medis. Pemulangan jenazah B direncanakan pada Kamis (30/1), setelah dikoordinasikan dengan BP3MI Riau dan pemerintah daerah setempat.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, turut menyoroti kasus ini. Ia menekankan pentingnya investigasi tuntas dan tindakan tegas terhadap petugas APMM jika terbukti menggunakan kekerasan berlebihan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan jenazah dan memberikan dukungan bagi para korban yang selamat.

Peristiwa ini sekali lagi menyoroti pentingnya perlindungan bagi TKI di luar negeri. Tuntutan pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kejadian serupa terulang. Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak para TKI terlindungi.