DPR Tolak Penghapusan QRIS dan GPN: Ancaman Literasi Keuangan dan Kemerdekaan Ekonomi
Anggota DPR Asep Wahyuwijaya tegas menolak wacana penghapusan QRIS dan GPN, menekankan pentingnya sistem tersebut bagi literasi keuangan dan kemandirian ekonomi Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya dari Fraksi Partai NasDem, secara tegas menolak usulan penghapusan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pernyataan penolakan ini disampaikan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/4), menanggapi isu yang beredar terkait negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Asep menjelaskan bahwa sistem pembayaran ini merupakan aset penting Indonesia yang telah terbukti meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan berkontribusi pada kemandirian ekonomi nasional. Ia memperingatkan potensi dampak negatif yang signifikan jika sistem ini dihapus.
Asep menekankan keberhasilan QRIS dan GPN dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Menurutnya, sistem pembayaran digital ini telah memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat, cukup dengan pemindaian barcode tanpa perlu menggunakan kartu fisik. Hal ini juga memberikan keuntungan berupa data transaksi yang terlindungi dan terpantau pemerintah, mendukung pengawasan dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif.
Lebih lanjut, Asep memperingatkan potensi kerugian ekonomi jika QRIS dan GPN dihapus. Penghapusan tersebut akan mendorong penggunaan kartu berlogo Visa atau Mastercard, yang berpotensi meningkatkan beban biaya tambahan bagi masyarakat dan menguntungkan perusahaan asing. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan keuangan Indonesia. Ia juga menyoroti dampaknya pada berbagai e-money yang populer di Indonesia seperti e-money Mandiri, Brizi BRI, dan Flazz BCA.
Sistem QRIS dan GPN: Pilar Literasi Keuangan Indonesia
Asep Wahyuwijaya menegaskan bahwa sistem QRIS dan GPN bukan hanya sekadar sistem pembayaran, tetapi juga menjadi pilar penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses dan penggunaan sistem ini telah mendorong inklusi keuangan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem ekonomi digital.
Ia menambahkan bahwa sistem ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan transaksi yang lebih terlacak dan terpantau, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola kebijakan ekonomi dan keuangan. Penghapusannya akan menjadi kemunduran besar bagi upaya Indonesia dalam membangun ekonomi digital yang inklusif dan mandiri.
Anggota DPR ini juga menyoroti aspek keamanan yang ditawarkan oleh QRIS dan GPN. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan keamanan data transaksi, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kejahatan keuangan. Penggunaan kartu asing sebagai alternatif, menurutnya, justru akan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai ancaman keamanan siber.
Lebih jauh, Asep menyarankan agar tim negosiator Indonesia tidak menyertakan QRIS dan GPN dalam negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya mencari kompensasi lain yang lebih tepat dan tidak mengorbankan kepentingan nasional.
Ancaman Terhadap Kemerdekaan Ekonomi Indonesia
Asep Wahyuwijaya mempertanyakan konsekuensi penghapusan QRIS dan GPN terhadap e-money lokal yang telah banyak digunakan masyarakat. "Nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?" tanyanya.
Ia menegaskan bahwa penghapusan sistem ini akan mengancam kemerdekaan ekonomi Indonesia. Keberhasilan QRIS dan GPN dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi digital tidak boleh diabaikan. Indonesia perlu mempertahankan dan mengembangkan sistem pembayaran digital nasional untuk memperkuat posisi ekonomi di kancah internasional.
Asep juga menekankan pentingnya pemerintah untuk terus mendukung pengembangan dan inovasi dalam sistem pembayaran digital. Hal ini penting untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam era ekonomi digital yang terus berkembang. Ia berharap pemerintah akan mempertimbangkan dengan serius dampak negatif penghapusan QRIS dan GPN terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, Asep Wahyuwijaya menyerukan kepada pemerintah untuk mempertahankan dan terus mengembangkan sistem QRIS dan GPN sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat ekonomi digital, dan menjaga kemandirian ekonomi nasional.
