DPR Usul Revisi UU Haji Atur Spesifikasi Pesawat, Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan Jamaah
Anggota DPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan revisi UU Haji untuk mengatur spesifikasi pesawat dan maskapai demi keselamatan dan kenyamanan jamaah haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah agar mengatur secara spesifik pesawat dan maskapai penerbangan yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji. Usulan ini mengemuka dalam rangka memastikan keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang setara bagi seluruh jamaah.
HNW menekankan pentingnya “istitha’ah penerbangan” selain “istitha’ah kesehatan”. Menurutnya, seleksi dan kualifikasi ketat perlu diterapkan untuk memastikan pesawat yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek teknis pesawat, mulai dari jenis dan kapasitas penumpang hingga jarak tempuh, sistem keselamatan, dan fasilitas dalam kabin.
Dengan adanya regulasi yang mengatur spesifikasi pesawat dalam revisi UU Haji, pemerintah dan DPR tidak perlu lagi melakukan pembahasan berulang setiap tahun terkait jenis pesawat yang digunakan. “Dalam konteks pembuatan UU, bagaimana ini ada daya ikatnya sehingga nanti tidak asal membuat ketentuan, tapi memang ada undang-undangnya,” ujar HNW. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan transparansi dalam proses pemilihan pesawat dan maskapai.
Revisi UU Haji dan Spesifikasi Pesawat
Usulan HNW ini mendapat dukungan luas karena menyoroti pentingnya aspek keselamatan dan kenyamanan jamaah haji selama perjalanan. Saat ini, pemilihan pesawat dan maskapai masih bergantung pada kebijakan tahunan dan kesepakatan antara pemerintah dan maskapai. Dengan adanya aturan yang jelas dalam UU, diharapkan proses ini dapat lebih terstruktur dan terukur.
Spesifikasi pesawat yang dimaksud meliputi berbagai aspek teknis yang krusial. Hal ini mencakup jenis pesawat, kapasitas penumpang yang sesuai dengan jumlah jamaah, jarak tempuh yang memadai, performa mesin yang handal, sistem keselamatan yang terjamin, serta fasilitas di dalam kabin yang nyaman dan memadai untuk perjalanan jauh.
Aturan ini juga diharapkan dapat menjamin kesetaraan fasilitas bagi seluruh jamaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Dengan demikian, setiap jamaah akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.
Pembahasan revisi UU Haji dan Umrah saat ini tengah dilakukan secara intensif oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Haji dan Umrah dari Komisi VIII DPR bersama berbagai pihak terkait. RUU ini termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025.
Maskapai Penerbangan Haji dan Aturan yang Ada
Saat ini, maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines kerap melayani penerbangan haji. Namun, spesifikasi pesawat yang digunakan masih bergantung pada kesepakatan tahunan antara pemerintah dan maskapai. Dengan adanya revisi UU ini, diharapkan akan ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap maskapai yang ingin melayani penerbangan haji.
Proses revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara keseluruhan, termasuk aspek transportasi udara. Dengan adanya aturan yang jelas dan terukur, diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji.
Revisi UU ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik atau perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan tertib.
Kesimpulannya, usulan revisi UU Haji yang mengatur spesifikasi pesawat ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan keselamatan serta kenyamanan jamaah haji. Proses revisi yang melibatkan berbagai pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan aturan yang komprehensif dan efektif.
