DPRD Kota Malang Desak Pembenahan TPA Supit Urang, Cegah Pencemaran Lingkungan
DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk segera membenahi pengelolaan sampah di TPA Supit Urang dengan teknologi RDF guna mencegah pencemaran lingkungan dan memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta Pemkot Malang untuk segera memperbaiki pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Langkah ini diambil untuk mencegah pencemaran lingkungan sekitar TPA tersebut. Permintaan ini disampaikan pada Rabu, 22 November 2023, di Kota Malang, Jawa Timur.
Salah satu solusi yang diusulkan DPRD adalah penerapan teknologi refuse derived fuel (RDF). Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurakhmadi, menjelaskan, "Kami bahas terkait briket. Sekarang ini menggunakan metode sanitary landfill, sebelumnya control landfill. Artinya, ada yang belum tertangani dengan baik dan solusinya kami mendorong RDF ini."
Teknologi RDF akan memproses sampah di TPA Supit Urang menggunakan homogenizers. Sampah akan dipecah menjadi ukuran lebih kecil, kemudian dicacah dan dibentuk menjadi pelet. Pelet hasil daur ulang ini selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan, sehingga meminimalisir dampak pencemaran lingkungan.
Selain penerapan teknologi RDF, DPRD juga mendesak Pemkot Malang untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga sekitar TPA Supit Urang. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot atas potensi dampak negatif dari TPA tersebut terhadap kesehatan warga. Dito menambahkan, "Harapannya semua bisa terakomodasi sambil kami menyelesaikan permasalahan ini."
Desakan ini muncul setelah DPRD menerima banyak aduan dari masyarakat. Keluhan tak hanya datang dari warga Kota Malang, tetapi juga dari Desa Jedong dan Pandanlandung, Kabupaten Malang. Aduan tersebut terkait indikasi pencemaran air di kedua desa tersebut. Hal ini menjadi ironi karena Kota Malang bergantung pada sumber air dari Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Lokasi TPA Supit Urang yang berada di perbatasan Kota dan Kabupaten Malang menjadi faktor utama masalah ini. Dito menekankan, "Ini ironi ya dan kami ingin menyelesaikan."
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa sampah di TPA Supit Urang telah melalui tiga tahap pengolahan dan dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium. Pihaknya juga menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi bau sampah. Noer menambahkan, "Saya pastikan dinyatakan aman, karena juga ada uji laboratorium. Kami pastikan baunya berkurang. Tentu kami juga mencari solusi terbaik permasalahan ini."
Permasalahan sampah di TPA Supit Urang ini menuntut kolaborasi antara Pemkot Malang dan pihak terkait untuk menemukan solusi berkelanjutan. Penerapan teknologi RDF dan komitmen untuk menjaga kesehatan warga sekitar menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.