Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
Laode Masrafi
Editor Laode Masrafi
L
Reporter
  • Laode Masrafi
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

AMS Desak Pemerintah Tindak Tambang Nikel Ilegal di Morowali
AMS Desak Pemerintah Tindak Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Aliansi Masyarakat Siumbatu (AMS) mendesak pemerintah menindak PT Graha Mining Utama (GMU) yang diduga melakukan penambangan nikel ilegal dan merusak lingkungan di Desa Siumbatu, Morowali, Sulawesi Tengah.

Polda Lampung Selidiki Tambang Ilegal Penyebab Banjir Bandarlampung
Polda Lampung Selidiki Tambang Ilegal Penyebab Banjir Bandarlampung

Polda Lampung selidiki aktivitas tambang ilegal di Bandarlampung yang diduga menjadi penyebab banjir, dengan tiga titik utama kini dalam tahap penyelidikan dan klarifikasi.

Pemkab Jember Usut Pencemaran Limbah di Desa Mayangan: Sampel Air Telah Diambil
Pemkab Jember Usut Pencemaran Limbah di Desa Mayangan: Sampel Air Telah Diambil

Pemerintah Kabupaten Jember mengambil sampel air untuk investigasi dugaan pencemaran limbah perusahaan di Desa Mayangan, yang telah dilaporkan warga dan berdampak pada lahan pertanian seluas 800 hektare.

Koalisi STuEB Laporkan 15 Dugaan Kejahatan Lingkungan PLTU di Sumatera
Koalisi STuEB Laporkan 15 Dugaan Kejahatan Lingkungan PLTU di Sumatera

Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) melaporkan 15 dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh delapan PLTU batu bara di Sumatera kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DPRK Aceh Barat Temukan Truk Batu Bara Gunakan BBM Subsidi: Langgar UU Migas?
DPRK Aceh Barat Temukan Truk Batu Bara Gunakan BBM Subsidi: Langgar UU Migas?

DPRK Aceh Barat menemukan puluhan truk pengangkut batu bara di Aceh Barat menggunakan BBM subsidi, melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Temuan ini akan dipertanyakan kepada PT Pertamina Patra Niaga.

DPRD Sulteng Desak Evaluasi IUP Tambang Nikel Morowali: Bencana Banjir Jadi Sorotan
DPRD Sulteng Desak Evaluasi IUP Tambang Nikel Morowali: Bencana Banjir Jadi Sorotan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mendesak evaluasi izin usaha pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara pascabencana banjir yang diduga akibat aktivitas pertambangan.

KLH Verifikasi Dugaan Pencemaran Tambang di Sulawesi Tenggara
KLH Verifikasi Dugaan Pencemaran Tambang di Sulawesi Tenggara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) telah memerintahkan verifikasi lapangan dugaan pencemaran lingkungan akibat pertambangan di Bombana dan Konawe, Sulawesi Tenggara, menyusul laporan pencemaran dan banjir di Pulau Kabaena.

Polda Jambi dan DLH Periksa Lubang Bekas Tambang Batu Bara di Batanghari
Polda Jambi dan DLH Periksa Lubang Bekas Tambang Batu Bara di Batanghari

Polda Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi memeriksa lubang bekas tambang batu bara di Batanghari yang terbengkalai dan berpotensi mencemari lingkungan.

DPRD Sulteng Panggil Pihak Tambang Emas Poboya
DPRD Sulteng Panggil Pihak Tambang Emas Poboya

Wakil Ketua DPRD Sulteng akan memanggil pihak terkait tambang emas Poboya untuk validasi data dampak lingkungan menyusul aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) yang meminta penghentian aktivitas pertambangan PT Citra Palu Mineral (CPM) d

Polres Blitar Tindak Tegas Eksploitasi Tambang Pasir dan Batu di Gunung Kelud
Polres Blitar Tindak Tegas Eksploitasi Tambang Pasir dan Batu di Gunung Kelud

Polres Blitar menindak tegas eksploitasi tambang pasir dan batu ilegal di lereng Gunung Kelud yang berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar, mendapat dukungan dari PC PMII Blitar.

Tambang Ilegal Rangkasbitung: DPRD Banten Tegaskan Ilegal dan Minta Penindakan Hukum
Tambang Ilegal Rangkasbitung: DPRD Banten Tegaskan Ilegal dan Minta Penindakan Hukum

DPRD Banten memastikan aktivitas tambang di Desa Mekarsari, Rangkasbitung, ilegal dan mendesak penindakan hukum terhadap pelaku serta pendampingan bagi warga terdampak.

Pemkab Subang Laporkan Tambang Ilegal ke Pemprov Jabar, Langkah Penertiban Dipercepat
Pemkab Subang Laporkan Tambang Ilegal ke Pemprov Jabar, Langkah Penertiban Dipercepat

Pemerintah Kabupaten Subang melaporkan aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan ke Pemprov Jabar, yang kemudian melakukan peninjauan langsung dan menindak tegas perusahaan tambang berizin kadaluarsa.