DPRK Aceh Barat Temukan Tumpahan Batu Bara di Jalan Raya, Bahayakan Warga!
DPRK Aceh Barat menemukan tumpahan batu bara di jalan raya Desa Pasi Teungoh-Tumpok Ladang, Kecamatan Meureubo, yang membahayakan keselamatan warga dan menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan tambang terhadap aturan lalu lintas.
Kecelakaan lalu lintas akibat tumpahan batu bara di jalan raya Desa Pasi Teungoh-Tumpok Ladang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, telah menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat. Temuan ini terjadi pada Rabu, 30 April 2024, dan langsung direspon oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah dan Tambang DPRK Aceh Barat. Ketua Tim Pansus, Ramli SE, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
"Temuan ceceran bongkahan batu bara di jalan raya ini sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat, karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi warga yang melintas," ujar Ramli SE kepada wartawan di Meulaboh. Pernyataan ini menekankan betapa seriusnya masalah ini dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat Aceh Barat. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas terkait pengangkutan batu bara di wilayah tersebut.
Kejadian tumpahan batu bara ini bukan hanya sekadar kecelakaan tunggal, melainkan indikasi dari masalah yang lebih sistemik. Menurut Ramli, temuan ini menunjukkan kurangnya kepatuhan pihak pengangkut batu bara terhadap aturan keselamatan berlalu lintas. Hal ini menjadi perhatian utama DPRK Aceh Barat, yang akan menindaklanjuti temuan ini dengan investigasi lebih lanjut.
Temuan DPRK Aceh Barat: Lebih dari Sekadar Tumpahan Batu Bara
Tim Pansus DPRK Aceh Barat tidak hanya menemukan tumpahan batu bara di jalan raya. Mereka juga menemukan kerusakan jalan di lintasan Gampong Tumpok Ladang-Balee, Kecamatan Meureubo, yang baru saja diperbaiki sekitar dua bulan lalu. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam kualitas perbaikan jalan atau beban yang terlalu berat dari lalu lintas pengangkutan batu bara.
Selain itu, Tim Pansus juga menemukan pembangunan jembatan di Desa Balee yang belum selesai dan kondisinya memprihatinkan. Abutmen jembatan yang dibangun oleh perusahaan tambang batu bara ditemukan miring dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan kualitas infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan tambang.
Lebih lanjut, Ramli mengungkapkan adanya keluhan dari para santri terkait banyaknya debu batu bara yang ditimbulkan selama proses pengangkutan. "Kami juga menemukan keluhan para santri dengan banyaknya debu batu bara saat proses pengangkutan, informasi yang kami terima, ada santri yang sakit karena terhirup debu batu bara," kata Ramli. Hal ini menunjukkan dampak lingkungan dari aktivitas pengangkutan batu bara yang perlu mendapat perhatian serius.
Langkah-langkah Selanjutnya DPRK Aceh Barat
Menyikapi temuan-temuan tersebut, DPRK Aceh Barat berencana untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan tambang batu bara. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban dan memastikan agar perusahaan tersebut mematuhi standar keselamatan pengangkutan batu bara dan memperhatikan keamanan warga. DPRK Aceh Barat akan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
DPRK Aceh Barat berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat. Hal ini menunjukkan keseriusan DPRK Aceh Barat dalam melindungi keselamatan warga dan memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap peraturan yang berlaku.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak terkait untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat. Pengangkutan batu bara harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.
Kesimpulan
Temuan DPRK Aceh Barat ini menjadi sorotan penting tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara di Aceh Barat. Keselamatan warga harus diutamakan, dan perusahaan tambang wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.
