Dugaan Penipuan Prakerin Unihaz Bengkulu: Rektor Tunggu Hasil Analisis Sanksi Dekan
Rektor Unihaz Bengkulu menunggu hasil analisis sebelum memberikan sanksi kepada Dekan Fakultas Hukum terkait kasus dugaan penipuan yang mengakibatkan 93 mahasiswa gagal berangkat prakerin.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: 93 mahasiswa dan 11 dosen Fakultas Hukum Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu gagal berangkat praktik kerja industri (prakerin) ke Malang dan Yogyakarta pada Senin, 17 Februari 2025, karena dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Lautan Biru Nusantara (LBN). Rektor Unihaz, Arifah Hidayati, menyatakan masih menunggu hasil analisis sebelum memberikan sanksi kepada Dekan Fakultas Hukum yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Polresta Bengkulu telah menahan Direktur dan pembantu Direktur LBN, yang merupakan pasangan suami istri, atas dugaan penipuan tersebut. Kegagalan keberangkatan prakerin ini terjadi karena LBN diduga menyalahgunakan dana sebesar Rp531 juta yang dipercayakan Unihaz untuk tiket pesawat, transportasi darat, dan akomodasi.
Pihak Unihaz telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Rektor menyatakan keprihatinan atas kejadian yang menimpa para mahasiswa dan dosen yang gagal mengikuti program prakerin yang merupakan agenda tahunan dan bagian penting dari kurikulum Fakultas Hukum Unihaz.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah besar mahasiswa dan dosen, serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Polresta Bengkulu tengah menyelidiki kasus ini secara intensif untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pihak-pihak yang terlibat.
Penyelidikan dan Sanksi Terhadap Dekan
Rektor Unihaz, Arifah Hidayati, menekankan pentingnya analisis menyeluruh sebelum menentukan sanksi terhadap Dekan Fakultas Hukum. "(Untuk sanksi) tunggu saja, tentu semuanya harus dianalisis dengan baik, tunggu saja seperti apa nantinya akan ada informasinya," ujarnya. Beliau menyatakan bahwa proses analisis akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk peran dan tanggung jawab Dekan dalam kasus ini.
Keputusan mengenai sanksi akan diambil setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya dan memberikan rekomendasi. Proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para mahasiswa dan dosen yang menjadi korban serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Unihaz juga tengah menunggu pertanggungjawaban dari pihak Fakultas Hukum terkait kasus ini. "Jika para mahasiswa tidak jadi berangkat maka akan diserahkan ke Dekan Fakultas Hukum karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab di Fakultas Hukum dan kita lihat pertanggungjawaban dari pihak Fakultas seperti apa nantinya," jelas Rektor.
Proses pertanggungjawaban ini akan menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk dan tingkat sanksi yang akan diberikan kepada Dekan.
Kronologi Kejadian dan Peran LBN
Polresta Bengkulu telah menahan dua pimpinan CV Lautan Biru Nusantara (LBN), yaitu Direktur (FL) dan pembantu Direktur (TL), atas dugaan penipuan yang mengakibatkan kegagalan keberangkatan prakerin. Penahanan dilakukan setelah Polresta menerima laporan dari dosen Unihaz pada Senin, 17 Februari 2025.
Berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui bahwa LBN telah menerima dana sebesar Rp531 juta dari Unihaz untuk biaya perjalanan prakerin. Namun, LBN hanya menyerahkan Rp211 juta kepada pihak ketiga untuk tiket pesawat, sementara sisanya diduga telah disalahgunakan.
Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Sujud Alif Yulam Lam, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelidiki aliran dana tersebut untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban LBN.
Peran LBN dalam kasus ini menjadi fokus utama penyelidikan, mengingat mereka dipercaya untuk mengurus seluruh aspek perjalanan prakerin, termasuk tiket pesawat, transportasi darat, dan akomodasi.
Langkah-langkah Unihaz ke Depan
Universitas Hazairin (Unihaz) menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan solusi bagi mahasiswa dan dosen yang terdampak. Program prakerin merupakan bagian penting dari kurikulum Fakultas Hukum, dan pihak kampus berupaya untuk memastikan kelancaran program tersebut di masa mendatang.
Selain membentuk tim investigasi, Unihaz juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dana dan prosedur kerja sama dengan pihak ketiga untuk mencegah kejadian serupa. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki sistem.
Pihak Unihaz juga akan berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi para mahasiswa yang terdampak, termasuk kemungkinan untuk melaksanakan prakerin di waktu dan tempat lain. Komitmen Unihaz untuk memastikan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi Unihaz dan lembaga pendidikan lainnya dalam meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana dan kerja sama dengan pihak ketiga.
