E-Voting: Solusi Perbaiki Kinerja Demokrasi Indonesia?

Pakar menyoroti potensi e-voting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan mengurangi hambatan partisipasi, intervensi ilegal, dan meningkatkan efisiensi.

E-voting, atau pemungutan suara elektronik, diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja demokrasi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Prof. Saiful Mujani, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat diwawancarai ANTARA pada Senin, 20 Januari 2024.

Menurut Prof. Mujani, sistem e-voting menawarkan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, e-voting memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa batasan ruang dan waktu yang ketat seperti sistem konvensional. Ini berarti warga yang tinggal jauh dari tempat pemungutan suara (TPS), atau memiliki mobilitas tinggi, tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Keuntungan kedua, e-voting berpotensi mengurangi intervensi ilegal dalam pemilu. Sistem yang transparan dan terintegrasi dapat meminimalisir kecurangan dan memastikan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan harapan Komnas HAM yang merekomendasikan e-voting sebagai pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Selain itu, e-voting juga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Proses penghitungan suara dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga hasil pemilu dapat diketahui lebih cepat. Efisiensi ini berkontribusi pada peningkatan kinerja demokrasi secara keseluruhan.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu pada 15 Januari 2024 di Jakarta, menekankan pentingnya e-voting bagi pekerja migran yang kesulitan pulang ke daerah asal untuk memberikan suara. Beliau menyoroti bagaimana sistem saat ini menyulitkan mereka untuk menggunakan hak pilih, merupakan sebuah permasalahan yang krusial untuk segera diatasi.

Agar e-voting dapat diimplementasikan, Prof. Mujani menyarankan perlunya payung hukum yang mengatur penggunaan sistem tersebut dalam pemilu. Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Proses legislasi ini menjadi langkah krusial untuk mewujudkan rencana implementasi e-voting di masa mendatang.

Kesimpulannya, e-voting menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada pemilih, mengurangi potensi kecurangan, dan meningkatkan efisiensi, sistem ini dapat memperkuat kinerja demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan persiapan yang matang.