Efisiensi Anggaran Banyuwangi: Dukungan untuk Kebijakan Prabowo, Fokus pada Pembangunan

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendukung kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo dan telah menerapkan langkah serupa sejak 2023, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.

Banyuwangi, Jawa Timur - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Banyuwangi telah menerapkan langkah efisiensi tersebut sejak tahun 2023. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pernyataan di Banyuwangi, Senin, 10 Februari 2024.

Efisiensi Anggaran: Langkah-langkah Konkret

Ipuk menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di Banyuwangi dilakukan secara bertahap. Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat telah dikurangi atau dihapuskan. Salah satu contoh nyata adalah pengurangan penggunaan alat tulis kantor (ATK) secara signifikan sejak tahun anggaran 2024. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik, termasuk irigasi dan infrastruktur jalan, namun tetap menjaga kualitas pembangunan.

"Sebenarnya secara bertahap sudah kami terapkan sejak 2023, seperti kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kami skip," kata Bupati Ipuk.

Lebih lanjut, Bupati Ipuk menekankan bahwa penurunan SSH bertujuan untuk meningkatkan jumlah infrastruktur fisik yang dapat dibangun. Penggunaan e-office juga dimaksimalkan untuk mengurangi penggunaan ATK. Sebagai contoh, aplikasi Sikawan digunakan untuk administrasi internal karyawan, mendukung digitalisasi perkantoran.

Digitalisasi dan Efisiensi

Penerapan e-office dan aplikasi seperti Sikawan merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Bupati Ipuk melihat kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum untuk memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Ia menilai kebijakan tersebut tepat dan akan menjadi pedoman bagi Pemkab Banyuwangi dalam pengelolaan anggaran.

"Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran, bagi kami ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya," tuturnya.

Rencana Ke Depan

Untuk tahun 2025, Pemkab Banyuwangi berencana untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran, bahkan mungkin dengan langkah yang lebih ketat. Namun, Ipuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat tetap akan diprioritaskan. Pemilihan program yang tepat menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran mendatang.

"Untuk 2025, kami akan lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami yakinkan kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ucap Ipuk.

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi anggaran di Banyuwangi merupakan contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat dan penerapan teknologi digital, Banyuwangi berupaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran yang optimal.