Ekspansi Rp4 Triliun Asaki Lanjut, HGBT Dorong Swasembada Keramik Nasional
Asaki melanjutkan ekspansi tahap kedua senilai Rp4 triliun berkat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), menargetkan swasembada keramik dan penyerapan ribuan tenaga kerja.
Jakarta, 3 Maret 2026 - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) kembali melanjutkan rencana ekspansi tahap kedua senilai Rp4 triliun. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menerbitkan aturan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), memberikan kepastian pasokan gas bumi bersubsidi bagi industri keramik. Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas produksi ubin keramik domestik dan menyerap ribuan tenaga kerja baru.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, mengumumkan rencana tersebut di Jakarta pada Senin. Ia menjelaskan bahwa investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi. Lebih dari itu, proyek ini diproyeksikan mampu menyerap 5.000 tenaga kerja baru, dengan target penyelesaian paling lambat semester kedua tahun 2026. "Investasi tersebut akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung paling lambat di semester kedua tahun 2026," kata Edy Suyanto.
Perpanjangan subsidi gas industri melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 76K/2025 memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri keramik. HGBT terbukti sukses mendorong peningkatan daya saing dan utilitas industri keramik nasional selama periode 2020-2024, yang ditandai dengan penambahan kapasitas produksi baru sebesar 90 juta meter persegi dan investasi dua pabrik sanitary/kloset dari PMA senilai Rp23 triliun, serta penyerapan 15.000 tenaga kerja.
Ekspansi Produksi dan Swasembada Keramik
Edy Suyanto menyatakan bahwa Asaki tidak keberatan dengan kenaikan harga gas dalam skema HGBT dari 6,5 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar AS per MMBTU. Namun, ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan tersebut dengan pasokan gas yang sesuai regulasi. Dengan perpanjangan subsidi ini, Asaki optimis industri keramik nasional dapat mencapai swasembada. Targetnya adalah penambahan kapasitas produksi baru hingga total 120 juta meter persegi.
"Angka tersebut sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70-80 juta meter per tahunnya," tegas Edy. Artinya, dengan tambahan kapasitas tersebut, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor keramik.
Ekspansi ini merupakan bukti nyata dampak positif kebijakan HGBT bagi industri dalam negeri. Dengan dukungan pemerintah, industri keramik Indonesia diharapkan dapat semakin berkembang dan kompetitif di pasar internasional.
Selain itu, perluasan kapasitas produksi ini juga akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara.
Kebijakan HGBT dan Tujuh Sektor Industri
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (K-ESDM) telah meluncurkan skema baru HGBT dengan membedakan harga gas untuk bahan bakar dan bahan baku. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri nasional. "Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar 7 dolar AS per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU," jelas Menteri ESDM, Bahlil.
Skema HGBT yang baru ini akan diberikan kepada tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Sektor-sektor tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Dengan adanya kepastian pasokan gas bumi bersubsidi, diharapkan industri-industri tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional. Skema ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku dan produk jadi.
Secara keseluruhan, kebijakan HGBT ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan pemerintah, diharapkan industri-industri di Indonesia dapat semakin berkembang dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional.
