K-ESDM Luncurkan Skema Baru Gas Murah: Dorong Daya Saing Industri Nasional
Pemerintah luncurkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga berbeda untuk bahan bakar dan bahan baku, bertujuan perkuat daya saing industri nasional serta harga produk yang terjangkau.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (K-ESDM) meluncurkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah. Skema ini membedakan harga gas untuk bahan bakar dan bahan baku, bertujuan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Peluncuran ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo, dimana harga gas bumi untuk bahan bakar ditetapkan sebesar 7 dolar AS per MMBTU, sedangkan untuk bahan baku sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU. Kebijakan ini resmi berlaku setelah ditekennya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 pada 26 Februari 2025.
Skema HGBT terbaru ini diterapkan pada tujuh sektor industri strategis yang meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, dengan total 253 pengguna gas bumi. Meskipun harga mengalami kenaikan dari sebelumnya 6 dolar AS per MMBTU, kenaikan ini dinilai masih kompetitif dibandingkan harga pasar sebelumnya yang berkisar antara 6,75 hingga 7,75 dolar AS per MMBTU. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Pemerintah optimistis skema HGBT yang baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, diharapkan juga dapat membuat harga produk dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat. Komitmen pemerintah dalam menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit listrik juga tetap berjalan seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang pengguna gas bumi dan harga gas bumi di bidang penyediaan tenaga listrik.
Skema Baru HGBT dan Dampaknya bagi Industri
Perubahan signifikan dalam skema HGBT ini adalah pembedaan harga gas untuk bahan bakar dan bahan baku. Sebelumnya, harga gas bumi tertentu diterapkan secara umum. Dengan adanya perbedaan ini, diharapkan industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku dapat lebih kompetitif karena mendapatkan harga yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Penerapan HGBT sejak tahun 2020 berdasarkan Perpres No. 121/2020 telah memberikan dampak positif bagi sektor ketenagalistrikan dan tujuh sektor industri strategis. Namun, dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dampak positif tersebut akan semakin terasa. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan data terkait penerima manfaat terbesar dari HGBT. PLN menjadi penerima manfaat terbesar dengan persentase 49 persen, disusul sektor pupuk (37 persen), keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen). Data ini menunjukkan bahwa kebijakan HGBT memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai sektor industri penting di Indonesia.
Komitmen Pemerintah dalam Pemanfaatan Gas Bumi
Selain meluncurkan skema HGBT yang baru, pemerintah juga berkomitmen penuh dalam menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target bauran energi yang telah ditetapkan.
Dengan adanya skema HGBT yang baru ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar 7 dolar AS per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU," kata Bahlil.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.
