Kebijakan HGBT Dongkrak Penerimaan Pajak hingga Rp65 Triliun
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sejak 2020 berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp65,06 triliun di 2023, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor industri strategis di Indonesia.
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan peningkatan penerimaan pajak negara hingga Rp65,06 triliun pada tahun 2023, berkat kebijakan ini yang diberlakukan sejak tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2020, penerimaan pajak dari sektor ini hanya mencapai Rp37,16 triliun.
Peningkatan penerimaan pajak ini tak lepas dari dampak positif HGBT terhadap berbagai sektor industri strategis. Sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia menjadi penyumbang terbesar. Sri Mulyani, lewat akun Instagram resminya, menjelaskan bahwa kebijakan ini dikaji secara komprehensif dari sisi korporasi, ekonomi, dan fiskal.
Dampak positif HGBT juga terlihat dari peningkatan profitabilitas perusahaan. Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 6,21 persen di tahun 2020 menjadi 7,53 persen di tahun 2023. Industri pupuk mencatatkan NPM tertinggi sebesar 12,73 persen di tahun 2023, diikuti sektor sarung tangan karet (11,36 persen) dan kaca (11,24 persen).
HGBT terbukti berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional. Subsidi gas bumi untuk PLN misalnya, menopang ketahanan energi nasional. Sementara, HGBT untuk sektor pupuk mendukung ketahanan pangan. Dengan demikian, kebijakan ini telah berhasil memberikan manfaat ganda, baik untuk sektor industri maupun perekonomian secara luas.
Meskipun memberikan manfaat besar, HGBT juga menimbulkan beban fiskal. Pemerintah kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akibat kebijakan ini. Namun, pemerintah tetap berkomitmen mendukung penguatan industri nasional agar lebih kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN akan terus berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian negara.
Kebijakan HGBT sendiri telah diterapkan sejak tahun 2020 berdasarkan Perpres No. 121/2020. Kebijakan ini menjangkau sektor ketenagalistrikan dan tujuh sektor industri strategis lainnya, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Penerima manfaat terbesar HGBT adalah PLN (49 persen), sektor pupuk (37 persen), keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen).
Kesimpulannya, kebijakan HGBT terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada konsekuensi fiskal, manfaatnya bagi perekonomian nasional dan industri strategis di Indonesia jauh lebih besar. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri dalam negeri.
