Erick Thohir Sinergikan Database BUMN untuk Berantas PMI Ilegal
Menteri BUMN Erick Thohir menginisiasi sinergi database BUMN dengan Kementerian P2MI untuk memberantas praktik pengiriman PMI ilegal dan mendukung visi pemerintah menciptakan lapangan kerja.
Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan kesiapannya untuk mensinergikan basis data BUMN dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna memberantas praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada Rabu lalu, menandai langkah konkret pemerintah dalam melindungi hak-hak PMI dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kerja sama ini merupakan respons langsung terhadap permasalahan pengiriman PMI ilegal yang merugikan negara dan pekerja migran itu sendiri. Dengan menggabungkan sumber daya dan informasi dari berbagai BUMN, pemerintah berharap dapat melacak dan mencegah praktik-praktik ilegal tersebut secara efektif. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan PMI sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka PMI ilegal dan meningkatkan pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan PMI. Sinergi data ini akan memungkinkan otoritas terkait untuk mendeteksi dan mencegah potensi eksploitasi dan pelanggaran hak-hak pekerja migran di luar negeri.
Sinergi Data BUMN untuk Perangi PMI Ilegal
Erick Thohir menjelaskan bahwa basis data yang dimiliki oleh berbagai BUMN dapat diintegrasikan dengan sistem data yang dimiliki Kementerian P2MI. "Dengan ekosistem yang kita miliki sebagai BUMN, tentu saja ada database yang bisa disinkronkan. Karena saya yakin Pak Karding (Menteri P2MI Abdul Kadir Karding) sangat concern dengan PMI yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan," ujar Erick Thohir.
Langkah ini, menurut Erick Thohir, selaras dengan visi Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyadari pentingnya melindungi dan memberdayakan PMI sebagai kontributor penting bagi perekonomian nasional, sekaligus mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.
Selain itu, sinergi ini juga bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah benar-benar berdampak pada pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. "Presiden selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sebesar delapan persen itu jangan sampai tidak bisa merata dan malah menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar. Karena itu, kita akan terus menumbuhkan atau menciptakan wirausahawan baru," tambah Erick Thohir.
Kerja sama ini juga mencakup upaya-upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan PMI, seperti program PNM Mekaar yang telah menjangkau 15,9 juta nasabah dan skema pendanaan Himbara dengan alokasi dana sekitar Rp255 triliun untuk pengusaha menengah.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Sebelumnya, Kementerian P2MI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian HAM, Garuda Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi prosedur pemberangkatan PMI yang sah, penggunaan pesawat Garuda Indonesia untuk keberangkatan PMI, hingga pemberdayaan PMI yang telah kembali ke Indonesia.
Kementerian BUMN akan berperan aktif dalam sosialisasi tata cara pemberangkatan PMI yang sah dan prosedural melalui pemasangan iklan. Garuda Indonesia akan memastikan PMI menggunakan pesawat berlisensi resmi, sementara Kadin akan fokus pada pemberdayaan PMI yang telah menyelesaikan masa kerjanya di luar negeri. Kerja sama multi-pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah PMI ilegal secara komprehensif.
Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak PMI dan memastikan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Dengan sinergi data dan kerja sama antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan dan perlindungan PMI.
Ke depannya, diharapkan sinergi ini akan terus ditingkatkan dan diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain yang relevan, sehingga perlindungan dan pemberdayaan PMI dapat lebih optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengurangi kesenjangan sosial.
