Evakuasi 92 WNI Korban TPPO di Myanmar, Kemlu RI Segera Tindak Tegas Pelaku

Kementerian Luar Negeri RI akan mengevakuasi 92 WNI korban perdagangan orang dan penyiksaan di Myawaddy, Myanmar, serta menindak tegas sindikat TPPO yang melibatkan WNI.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah mempersiapkan evakuasi terhadap 92 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Proses evakuasi ini dilakukan menyusul laporan dan data yang diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Bareskrim Polri. Sebagian besar WNI tersebut merupakan pekerja migran ilegal yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan, bekerja sebagai operator judi online di Myanmar.

Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa proses pemulangan 92 WNI tersebut sedang berlangsung. "Ada 92 orang WNI sedang proses untuk pemulangan ke Indonesia," ujar Judha di Tangerang, Jumat (21/2). Ia menambahkan bahwa selain 92 WNI tersebut, masih ada 270 laporan lain yang sedang ditangani, menunjukkan besarnya jumlah WNI yang terdampak kasus TPPO di Myanmar.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sindikat TPPO yang melibatkan WNI baik sebagai korban maupun pelaku. "Ada yang menjadi pelaku dan ada juga sebagai perekrut aktif. Berdasarkan informasi bahwa perekrutnya itu adalah WNI, dan ini yang kita akan dalami untuk diberikan penindakan tegas," tegas Judha. Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah TPPO yang tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan kriminal tersebut.

Evakuasi dan Penindakan Hukum

Kemlu RI berencana untuk segera mengevakuasi dan memulangkan 92 WNI tersebut. Proses evakuasi akan dilakukan oleh pihak KBRI dalam waktu dekat. Selain evakuasi, Kemlu RI juga berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku sindikat TPPO, termasuk WNI yang terlibat sebagai perekrut. Proses penyelidikan dan penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh untuk membongkar jaringan kriminal tersebut.

Data yang diperoleh dari Kemlu RI menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, terdapat sekitar 6.800 WNI yang terlibat dalam sindikat TPPO dan bekerja sebagai operator judi online di berbagai negara, termasuk Myanmar. Jumlah ini terus bertambah, sehingga Kemlu RI mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menghindari tawaran pekerjaan yang tidak jelas di luar negeri.

Pemerintah Indonesia terus berupaya melindungi WNI di luar negeri dan mencegah terjadinya kasus TPPO. Kerja sama antar lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, sangat penting untuk memberantas sindikat TPPO dan memberikan perlindungan kepada korban.

Pentingnya Pencegahan

Kasus TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar menyoroti pentingnya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak WNI yang menjadi korban karena tergiur oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan, tanpa menyadari risiko yang mengintai. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO sangat penting untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Kemlu RI menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dan berhati-hati terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan kasus TPPO dapat ditekan dan WNI di luar negeri dapat terlindungi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri dan memberantas sindikat TPPO. Upaya ini meliputi evakuasi korban, penindakan hukum terhadap pelaku, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Semoga upaya ini dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi WNI di manapun mereka berada.

• Total WNI yang akan dievakuasi: 92 orang
• Lokasi evakuasi: Myawaddy, Myanmar
• Sebagian besar korban bekerja sebagai: Operator judi online
• Jumlah WNI yang terlibat dalam sindikat TPPO (hingga Februari 2025): 6.800 orang