Fakta 5.480 PPPK NTT Perkuat Pelayanan Publik, Gubernur Melki Laka Lena Beri Pesan Penting
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyerahkan SK kepada 5.480 PPPK NTT, diharapkan perkuat pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis. Apa pesannya?
Kupang, Nusa Tenggara Timur – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 5.480 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2025. Penyerahan SK ini berlangsung di Kupang pada Kamis, 24 Juli, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Johny Asadoma.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pelayanan publik di berbagai bidang vital. Gubernur Melki Laka Lena secara tegas meminta para PPPK yang baru diangkat ini untuk segera memperkuat pelayanan publik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Fokus utama penambahan PPPK ini diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis. Diharapkan, kehadiran ribuan PPPK ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan dasar bagi masyarakat NTT.
Fokus Penempatan dan Harapan Peningkatan Kinerja
Mayoritas dari 5.480 PPPK yang baru diangkat ini adalah tenaga pendidik yang akan bertugas di berbagai sekolah negeri di NTT, sementara sisanya merupakan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas. Selain itu, sebagian kecil dari PPPK ini juga akan mengisi kekosongan tenaga teknis di sektor-sektor krusial seperti pertanian, perikanan, dan administrasi pelayanan dasar. Gubernur Melki Laka Lena menekankan harapannya agar seluruh PPPK dapat bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Melki Laka Lena juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT masih membutuhkan ribuan tenaga tambahan, terutama untuk menggantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Namun, proses rekrutmen akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan penambahan PPPK ini tidak hanya bertujuan untuk menambah daya dukung birokrasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang positif. Terutama bagi lingkungan keluarga para ASN yang sebelumnya mungkin menghadapi ketidakpastian pendapatan tetap, kini mereka memiliki jaminan penghasilan yang lebih stabil.
Mantan anggota DPR RI ini juga berharap agar pengangkatan massal PPPK ini tidak hanya sekadar mengisi kekosongan birokrasi. Lebih dari itu, ia berharap kebijakan ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT.
Pesan Gubernur dan Komitmen PPPK untuk Pelayanan Prima
Dalam sambutannya di hadapan ribuan PPPK yang hadir, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan pesan penting. Ia berpesan agar para PPPK memegang teguh nilai-nilai utama dalam pelayanan, yaitu disiplin, loyalitas, dan integritas. Nilai-nilai ini dianggap krusial untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Gubernur juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat. "Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengarkan kebutuhan mereka, dan hadirkan solusi yang nyata serta berdampak positif," pesannya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan merespons kebutuhan riil di lapangan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT, Yosep Rasi, menambahkan bahwa penyerahan SK PPPK tahap I kepada 5.480 orang ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap tenaga PPPK. Ia menegaskan bahwa proses ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status dan penghidupan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Sebagai garda terdepan dan motor penggerak pembangunan daerah, Yosep Rasi berharap agar para PPPK ini dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Kontribusi penuh mereka sangat diharapkan untuk kemajuan daerah dan negara, serta untuk memastikan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
