Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kadin Bentuk Tim Verifikasi Usai Isu Pungli di Cilegon, Jaga Iklim Investasi Nasional
Kadin Bentuk Tim Verifikasi Usai Isu Pungli di Cilegon, Jaga Iklim Investasi Nasional

Kadin Indonesia membentuk tim verifikasi dan etik untuk menindaklanjuti isu dugaan pungutan liar di Cilegon, Banten, demi menjaga iklim investasi dan kepastian hukum.

Pemprov Banten dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat 8 Fokus Area
Pemprov Banten dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat 8 Fokus Area

Pemerintah Provinsi Banten dan KPK berkolaborasi mencegah korupsi melalui delapan fokus area, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Gubernur Sumut Gandeng KPK Perangi Korupsi: Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota
Gubernur Sumut Gandeng KPK Perangi Korupsi: Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berkolaborasi dengan KPK untuk memberantas korupsi di Sumut, meliputi koordinasi pencegahan dan penegakan hukum, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Pemkab Barito Timur Bentuk Tim Penertiban Aset Daerah, Target 150 Titik di 2025
Pemkab Barito Timur Bentuk Tim Penertiban Aset Daerah, Target 150 Titik di 2025

Pemerintah Kabupaten Barito Timur membentuk tim penertiban aset daerah untuk mencapai target 150 titik penertiban tanah pada tahun 2025, guna meningkatkan transparansi dan pengelolaan aset.

Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KPK meningkatkan kerja sama untuk mencegah korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Pemkab Mukomuko Libatkan Kejari dalam Pengadaan Tanah Fasilitas Umum Tahun 2025
Pemkab Mukomuko Libatkan Kejari dalam Pengadaan Tanah Fasilitas Umum Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Mukomuko membentuk tim gabungan bersama Kejari, Polres, dan Kodim untuk mengawasi pengadaan tanah fasilitas umum (fasum) senilai Rp1,4 miliar pada tahun 2025, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

KPK-Pemerintah Perkuat Pengawasan Perizinan Daerah Anti Korupsi
KPK-Pemerintah Perkuat Pengawasan Perizinan Daerah Anti Korupsi

KPK bersama Kemendagri, Kejagung, Polri, dan Bappisus sepakat perkuat pengawasan perizinan daerah untuk mencegah korupsi, ditandai dengan penandatanganan MoU dan pembentukan tim koordinasi.

Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi
Mendagri Jalin Kerja Sama Awasi Perizinan Daerah, Permudah Investasi

Mendagri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan BPPIK sepakat awasi perizinan daerah guna mencegah korupsi, permudah birokrasi, dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan Notaris untuk Lindungi Publik
Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan Notaris untuk Lindungi Publik

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengawasan notaris, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.