Gubernur Bali Perintahkan Kesbangpol Baru Tindak Tegas Ormas Preman
Gubernur Bali, Wayan Koster, menginstruksikan Kepala Kesbangpol Bali yang baru untuk menindak tegas ormas premanisme yang meresahkan dan tidak sesuai regulasi.
Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan instruksi tegas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali yang baru dilantik, Gede Suralaga. Instruksi tersebut menekankan pentingnya penindakan terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) di Bali. Pelantikan Gede Suralaga dan 20 pejabat tinggi pratama lainnya dilakukan di Denpasar pada Jumat, 10 Mei 2023.
Pernyataan tegas Gubernur Koster disampaikan langsung saat pelantikan. Ia menyatakan, "Gede Suralaga tadinya staf ahli sekarang saya tugaskan jadi kepala kesbangpol untuk menghadapi preman, jadi kalau ada ormas yang aneh-aneh gitu udah tindak aja tegas." Instruksi ini muncul sebagai respons terhadap maraknya isu kehadiran ormas dari luar Bali yang berpotensi merusak citra pariwisata pulau tersebut.
Langkah Gubernur Koster ini didasari keprihatinan terhadap potensi ancaman premanisme berkedok ormas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Bali. Pemprov Bali berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, khususnya bagi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap ormas yang melanggar hukum dan aturan menjadi prioritas utama.
Penindakan Tegas Ormas yang Melanggar Regulasi
Gubernur Koster meminta Gede Suralaga untuk berani bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemprov Bali memiliki kewenangan untuk menertibkan ormas-ormas tersebut, dan sedang dalam proses penyusunan aturan yang lebih spesifik untuk memperkuat langkah penindakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, menambahkan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan semua aktivitas ormas mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya penertiban ormas yang proses pembentukannya tidak sesuai regulasi atau aktivitasnya meresahkan masyarakat.
Dewa Made Indra juga menjelaskan, "Jadi bila ada ormas yang proses pembentukannya tidak melalui regulasi yang ada, maka ini harus ditertibkan. Kepala kesbangpol yang baru sudah ditugasi jika ada ormas proses pembentukannya sudah benar berbasis regulasi tetapi aktivitasnya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kurang sesuai dengan kaidah budaya, tata krama masyarakat Bali, maka ini juga harus ditertibkan."
Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Bali dalam memberantas premanisme berkedok ormas. Tidak hanya ormas yang pembentukannya ilegal, tetapi juga ormas yang aktivitasnya melanggar hukum, norma budaya, dan tata krama masyarakat Bali akan ditindak tegas.
Prioritas Pemprov Bali Selain Pemberantasan Premanisme
Selain fokus pada pemberantasan premanisme berkedok ormas, Pemprov Bali juga memprioritaskan sejumlah isu penting lainnya. Beberapa isu tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengembangan sektor pariwisata.
Pemprov Bali menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang efektif, dan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan menjadi bagian integral dari visi pembangunan Bali ke depan.
Dengan demikian, penindakan tegas terhadap ormas premanisme bukanlah satu-satunya fokus Pemprov Bali. Namun, hal ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan Bali yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Pelantikan Gede Suralaga sebagai Kepala Kesbangpol Bali menandai komitmen Pemprov Bali untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan sektor pariwisata. Dengan adanya instruksi tegas dari Gubernur Koster dan dukungan penuh dari Sekda Bali, diharapkan penindakan terhadap ormas premanisme dapat berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Bali.
