Gubernur Kepri Usul Tunda Kenaikan Tarif Pelabuhan SBP Tanjungpinang
Gubernur Kepri mengusulkan penundaan kenaikan tarif masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, meskipun Pelindo beralasan biaya operasional meningkat.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyarankan penundaan kenaikan tarif masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Alasannya, kondisi ekonomi masyarakat dinilai belum stabil sehingga kenaikan tarif berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis, 30 Januari 2025.
Meskipun belum menerima laporan resmi dari PT Pelindo (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gubernur Ansar menekankan pentingnya transparansi. Pelindo, menurutnya, perlu menyampaikan laporan pendapatan dan beban operasional Pelabuhan SBP kepada Pemkot Tanjungpinang dan Pemprov Kepri. Hal ini penting terutama mengingat adanya kerja sama antara Pelindo dan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) terkait bagi hasil pendapatan dari tarif masuk pelabuhan.
Gubernur mempertanyakan perlunya kenaikan tarif jika pendapatan Pelabuhan SBP sudah surplus. Ia menilai, kenaikan tarif baru dibenarkan jika dibarengi dengan peningkatan layanan pelabuhan. Secara umum, Gubernur menilai pelayanan di Pelabuhan SBP sudah memenuhi standar minimal, termasuk memiliki terminal domestik dan internasional. Namun, ia menyoroti perlunya perbaikan beberapa fasilitas, terutama penataan area parkir yang masih minim dan semrawut.
Sementara itu, General Manager Pelindo Cabang Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, menyatakan bahwa usulan penolakan kenaikan tarif dari berbagai pihak telah disampaikan ke Direksi Pelindo pusat. Keputusan akhir kini tinggal menunggu keputusan dari pusat. Awalnya, kenaikan tarif dijadwalkan berlaku 1 Februari 2025, setelah melalui proses administrasi dan sosialisasi pada 2023. Namun, penundaan terjadi setelah adanya permintaan penundaan pada tahun sebelumnya.
Pelindo beralasan kenaikan tarif diperlukan karena tarif saat ini belum pernah disesuaikan sejak 2017, sementara biaya operasional terus meningkat. Kenaikan UMK Tanjungpinang juga turut memengaruhi biaya operasional, terutama untuk SDM seperti tenaga kebersihan dan operasional pelabuhan. Kenaikan tarif yang diusulkan cukup signifikan.
Untuk penumpang domestik, tarif akan naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per orang. Penumpang internasional WNI akan dikenakan tarif Rp75.000 (naik dari Rp40.000), sementara WNA akan dikenakan tarif Rp100.000 (naik dari Rp60.000). Tarif tersebut sudah termasuk PPN.
Kesimpulannya, perdebatan soal kenaikan tarif Pelabuhan SBP Tanjungpinang masih berlanjut. Gubernur Kepri mendorong penundaan, sementara Pelindo beralasan atas peningkatan biaya operasional. Keputusan akhir ada di tangan Direksi Pelindo pusat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kebutuhan peningkatan fasilitas pelabuhan.
