Harmonisasi Perda Minut: Pembebasan Retribusi Bangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenkumham Sulut dan Pemkab Minut selenggarakan rapat harmonisasi terkait Ranperbup pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Manado, Kamis (30/1), guna memastikan kebijakan sesuai aturan dan efektif.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara menggelar rapat harmonisasi peraturan daerah di Manado pada Kamis, 30 Januari 2024. Fokus utama rapat tersebut adalah Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, menandai langkah penting dalam memastikan regulasi baru ini sesuai aturan dan efektif.
Tujuan utama dari Ranperbup ini adalah memberikan keringanan bagi warga Minut yang kurang mampu dalam proses pembangunan rumah. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minut, AJ Tintingon, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sangat krusial. "Oleh karena itu, penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari," tegasnya. Hal ini penting untuk mencegah permasalahan hukum di masa mendatang.
Proses harmonisasi dipimpin oleh Perancang Ahli Madya Kemenkumham Sulut, Hendra Zachawerus. Diskusi mendalam dilakukan untuk memastikan Ranperbup tersebut memenuhi seluruh prinsip hukum yang berlaku. Hendra juga menekankan keselarasan rancangan peraturan ini dengan misi-misi pembangunan nasional. Ia memastikan bahwa rancangan ini memenuhi prinsip hukum yang berlaku serta selaras dengan delapan misi Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Hasil dari rapat harmonisasi ini dituangkan dalam berita acara resmi. Langkah selanjutnya adalah revisi final Ranperbup. Setelah revisi tuntas, surat keterangan selesai harmonisasi akan diterbitkan. Kemudian, rancangan peraturan tersebut akan diunggah ke aplikasi Harmonisasi Jo (HarmonJo) untuk proses selanjutnya. Proses ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan peraturan daerah.
Rapat dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkumham Sulut, Veiby Sinta Koloay, dan tim harmonisasi perancang peraturan perundang-undangan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan regulasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Minut.
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Ranperbup pembebasan retribusi bangunan gedung dapat segera disahkan dan diterapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Minut, memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Proses ini juga menunjukkan sinergi positif antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam membangun daerah.
Proses harmonisasi peraturan daerah merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan harmonisasi ini menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.