Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Empat Ranperbup Bangka Tengah, Wujudkan Tata Kelola Hukum yang Baik
Kemenkumham Babel Harmonisasi Empat Ranperbup Bangka Tengah, Wujudkan Tata Kelola Hukum yang Baik

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel melakukan harmonisasi empat Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung pembangunan hukum yang terintegrasi.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bangka guna memastikan produk hukum daerah sesuai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperbup HST: Atur Manajemen Sampah dan Rumah Singgah
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperbup HST: Atur Manajemen Sampah dan Rumah Singgah

Kemenkumham Kalsel telah melakukan harmonisasi Raperbup HST tentang manajemen persampahan dan rumah singgah untuk memastikan peraturan tersebut berkualitas dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan
Kemenkumham Harmonisasi Raperda Pencegahan Pemukiman Kumuh di Bangka Selatan

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperda Bangka Selatan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh, selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Hukum dan HAM Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati Mamuju Tengah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kemenkum Sulsel telah melakukan harmonisasi dua rancangan peraturan Bupati Barru terkait pembebasan retribusi bangunan dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selaras dengan regulasi nasional.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil selesaikan harmonisasi dua Ranperbup Bangka Tengah, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati, guna memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan

Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas
Setwan Balangan Gandeng Kemenkum Kalsel untuk Raperda Berkualitas

Sekretariat Dewan Balangan meminta pendampingan Kemenkum Kalsel dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur.