Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Putusan DKPP Final dan Mengikat: 388 Perkara Ditangani Sepanjang 2024-2025
Putusan DKPP Final dan Mengikat: 388 Perkara Ditangani Sepanjang 2024-2025

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan putusan pemecatan penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat, serta telah menangani 388 perkara pada 2024-2025.

DKPP Pulihkan Nama Baik Tujuh Anggota Bawaslu Sulsel Setelah Sidang Etik
DKPP Pulihkan Nama Baik Tujuh Anggota Bawaslu Sulsel Setelah Sidang Etik

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memulihkan nama baik tujuh anggota Bawaslu Sulsel yang dituduh melanggar kode etik dalam Pilkada Serentak 2024.

Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan
Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca Pilkada 2024 mengungkap kelemahan penyelenggaraan pemilu dan menuntut langkah tegas untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

DKPP Tegur Lima Komisioner KPU Jeneponto Terkait Pelanggaran Etik Pilkada 2024
DKPP Tegur Lima Komisioner KPU Jeneponto Terkait Pelanggaran Etik Pilkada 2024

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada lima komisioner KPU Jeneponto karena dugaan pelanggaran kode etik Pilkada 2024.

16 Aduan Etik Penyelenggara Pemilu NTB Diperiksa DKPP
16 Aduan Etik Penyelenggara Pemilu NTB Diperiksa DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 16 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini tengah ditelaah dan diperiksa.