DKPP Tegur Lima Komisioner KPU Jeneponto Terkait Pelanggaran Etik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada lima komisioner KPU Jeneponto karena dugaan pelanggaran kode etik Pilkada 2024.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Putusan ini dibacakan pada Senin di Jakarta dan disaksikan secara daring di Makassar. Sanksi tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Jeneponto.
Ketua Majelis DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, menyatakan bahwa DKPP mengabulkan sebagian pengaduan yang diajukan. Sanksi peringatan diberikan kepada Asming, Ketua KPU Jeneponto sekaligus anggota, dan empat anggota lainnya: Sapriadi S, Arifandi, Hasrullah Hafid, dan Ilham Hidayat. Putusan ini berlaku efektif sejak dibacakan.
Kasus ini bermula dari pengaduan Hardianto Haris, yang diwakilkan oleh penasihat hukumnya, Rahmad Masturi, Asdar Arti, dan Busman Muin. Mereka mendalilkan bahwa kelima komisioner KPU Jeneponto tersebut diduga mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sidang DKPP dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 45-PKE-DKPP/I/2025 digelar di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Sidang tersebut menghadirkan berbagai pihak, termasuk pengadu, teradu, saksi, dan pihak terkait, sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan revisinya pada tahun 2022.
Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan bahwa pemanggilan para pihak telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. DKPP memastikan proses pemeriksaan berlangsung adil dan transparan. Proses ini penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dugaan pelanggaran kode etik ini terkait dengan beberapa TPS di Kecamatan Kelara, Rumbia, dan Arungkeke. Di TPS-TPS tersebut, terdapat dugaan kecurangan perolehan suara Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024. Kelima komisioner KPU Jeneponto diduga tidak menjalankan rekomendasi PSU dari Bawaslu, sehingga menjadi dasar pengaduan.
Sanksi Peringatan dan Tindak Lanjut
DKPP memerintahkan KPU untuk segera melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah pembacaan putusan. Bawaslu diharapkan turut mengawasi pelaksanaan putusan DKPP ini. Sanksi peringatan yang dijatuhkan diharapkan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu agar senantiasa menaati kode etik dan peraturan yang berlaku.
Putusan DKPP ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Proses pengawasan yang ketat dari Bawaslu juga menjadi kunci keberhasilan pemilu yang demokratis dan jujur.
Putusan DKPP ini menjadi preseden penting bagi penyelenggara pemilu lainnya. Kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan menjadi hal yang mutlak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Semoga ke depannya, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik dan bebas dari pelanggaran.
Dengan adanya sanksi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu lainnya untuk senantiasa bekerja sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku, sehingga tercipta proses pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.
