IKN Usul Lahan Gratis untuk Kedubes: Strategi Akselerasi Pembangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan lahan gratis bagi negara sahabat untuk membangun kedutaan di IKN sebelum 2028 guna mempercepat pembangunan dan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang aktif.
Jakarta, 17 Februari 2024 - Dalam upaya menarik minat negara-negara sahabat untuk segera membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN (OIKN) mengajukan usulan pemberian lahan gratis di kawasan diplomatic compound. Usulan ini disampaikan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, sebagai langkah strategis untuk mencapai target operasional IKN sebagai pusat pemerintahan pada tahun 2028.
Insentif untuk Percepatan Pembangunan IKN
Keputusan pemberian lahan gratis ini bukanlah keputusan final OIKN. "Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," jelas Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya di Jakarta. Usulan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait IKN.
Target operasional IKN pada tahun 2028 menjadi pendorong utama usulan ini. Kehadiran kantor-kantor kedutaan asing dinilai krusial untuk mendukung status IKN sebagai pusat pemerintahan yang aktif dan representatif di mata internasional. Untuk mendukung hal tersebut, OIKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebagai lokasi diplomatic compound.
Diplomatic Compound: Fasilitas Terintegrasi dan Berkelanjutan
Diplomatic compound IKN dirancang sebagai kawasan terintegrasi dan modern. Bukan hanya sekadar lahan untuk kantor kedutaan, area ini akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Konsep pembangunannya mengutamakan prinsip keberlanjutan dan memenuhi standar internasional, selaras dengan visi IKN sebagai Kota Hutan.
Keberadaan komplek hunian terintegrasi di sekitar diplomatic compound juga akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas bagi para diplomat dan staf kedutaan. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak negara untuk berinvestasi dan membangun kantor perwakilan mereka di IKN.
Langkah Strategis Menuju IKN 2028
Selain lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga menyediakan lahan untuk perkantoran organisasi internasional di KIPP IKN. Presiden Prabowo Subianto sendiri memiliki fokus pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan politik dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan. Saat ini, pembangunan fasilitas eksekutif (kementerian dan lembaga) di IKN telah hampir rampung. Fasilitas untuk legislatif dan yudikatif juga akan segera dilengkapi untuk memastikan seluruh infrastruktur penunjang IKN selesai dalam jangka waktu tersebut.
Pemberian lahan gratis ini merupakan strategi jangka panjang untuk mempercepat pembangunan IKN dan menarik investasi asing. Dengan adanya insentif ini, diharapkan lebih banyak negara sahabat akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan IKN, menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat dan memperkokoh posisi Indonesia di kancah internasional. Kehadiran kedutaan-kedutaan asing di IKN akan semakin memperkuat peran IKN sebagai pusat diplomasi dan kerja sama internasional.
