Imigrasi Perketat Pengawasan, Harun Masiku Masih Buron
Direktorat Jenderal Imigrasi terus memantau pergerakan Harun Masiku, tersangka kasus korupsi yang hingga kini masih buron, meskipun kewenangan penelusuran berada di pihak kepolisian dan KPK.
Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) memastikan pengawasan ketat terhadap perlintasan Harun Masiku, tersangka kasus korupsi yang hingga kini masih menjadi buronan. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (21/2).
Meskipun demikian, Godam menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pertanyaan publik mengenai keberhasilan pencarian terhadap buronan kasus korupsi tersebut. Pihak Imigrasi berperan membantu kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memantau perlintasan internasional melalui pelabuhan resmi.
Lebih lanjut, Godam menjelaskan bahwa kerja sama dengan imigrasi luar negeri untuk melacak Harun Masiku tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja sama internasional terkait buronan dilakukan melalui Interpol dengan penerbitan “red notice”. “Imigrasi tidak dalam kapasitas mengeluarkan ‘red notice’ atau ‘blue notice’, kami hanya cegah dan tangkal,” tegas Godam.
Harun Masiku dan Kasus Korupsinya
Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Kasus ini terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sejak ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Januari 2020, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK.
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian, keberadaan Harun Masiku hingga saat ini masih belum diketahui. Keberadaan Harun Masiku yang masih misterius menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Pihak berwenang terus berupaya untuk melacak keberadaan Harun Masiku dan membawa yang bersangkutan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh penting dan menyangkut integritas proses pemilihan umum.
Pengawasan terhadap Hasto Kristiyanto
Dalam kesempatan yang sama, Godam juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah masuk dalam daftar cegah bepergian ke luar negeri. Hal ini menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024 atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 dan perintangan penyidikan. “Hasto sudah lama dicekal setelah status tersangka beberapa waktu yang lalu,” ujar Godam.
Selain Hasto, Godam menyebutkan bahwa terdapat beberapa pihak lain yang juga dicegah bepergian keluar negeri. Namun, ia tidak merinci siapa saja individu tersebut. Saat ini, Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan sejak Kamis (20/2).
Langkah pencegahan bepergian ke luar negeri ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah para tersangka melarikan diri dan mempersulit proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Publik berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan.
Catatan: Informasi mengenai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 perlu diverifikasi kebenarannya, karena tanggal tersebut berada di masa depan dari tanggal pembuatan artikel ini.
