Industri Ritel Lesu, APPBI Keluhkan Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengeluhkan lesunya industri ritel akibat pemangkasan anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Jakarta, 14 Maret 2025 - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyuarakan keprihatinan terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap industri ritel nasional. Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa kebijakan ini, meskipun tidak langsung berdampak pada ritel, telah menyebabkan penurunan transaksi di pusat-pusat perbelanjaan.

Awalnya, Alphonzus memperkirakan efisiensi anggaran pemerintah hanya akan berdampak pada sektor perhotelan. Namun, kenyataannya, dampak tersebut juga terasa signifikan pada industri ritel. "Terus terang saja Pak Menko (Airlangga Hartarto), pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak berdampak secara langsung terhadap industri ritel, yang terdampak langsung biasanya itu industri perhotelan begitu ya salah satunya. Tetapi ujung-ujungnya nanti akan berdampak terhadap ritel, dan sebetulnya sekarang sudah mulai terasa hal tersebut," ungkap Alphonzus dalam sambutannya di acara BINA Diskon Lebaran 2025 di Jakarta.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp50,5 triliun. Pemangkasan ini, menurut Alphonzus, telah menurunkan daya beli masyarakat menengah ke bawah, yang telah terasa dampaknya sejak tahun 2024, dan berimbas pada penurunan transaksi di pusat perbelanjaan.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Ritel

APPBI berharap program BINA Diskon Lebaran 2025, yang berlangsung pada 14-30 Maret 2025, dapat mendorong peningkatan transaksi. "Makanya kami mendorong BINA program ini. Kemudian juga diharapkan, puncak penjualan akan terjadi pada minggu ini, makanya dilaksanakan (peluncuran) tanggal 14 (Maret 2025)," jelas Alphonzus. Ia menambahkan bahwa pencairan THR oleh beberapa perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transaksi sebelum periode mudik Lebaran.

Menanggapi keluhan APPBI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperkuat daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang diambil antara lain penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 bagi PNS, TNI, dan Polri.

Pemerintah juga mendorong perusahaan jasa angkutan daring untuk memberikan THR kepada pengemudi ojek online dan kurir online, serta memberikan potongan tarif atau diskon tiket pesawat terbang selama periode Angkutan Lebaran 2025. "Ini diharapkan ini bisa mendorong masyarakat untuk terus belanja. Dan saya berharap bahwa Indonesia punya resiliensi karena kita punya kemampuan di dalam negeri (pasar domestik). Dan tentu event-event belanja di dalam negeri kalau bisa juga menjadi tujuan pariwisata internasional," tambah Airlangga.

Meskipun pemerintah telah berupaya mendorong daya beli masyarakat, dampak efisiensi anggaran terhadap industri ritel tetap menjadi perhatian utama. APPBI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor ritel dan mencari solusi untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat.

Upaya Pemerintah Mengatasi Penurunan Daya Beli

• Penyaluran THR Lebaran 2025 untuk PNS, TNI, dan Polri
• Dorongan kepada perusahaan jasa angkutan daring untuk memberikan THR kepada pengemudi ojek online dan kurir online
• Pemberian potongan tarif atau diskon tiket pesawat terbang selama periode Angkutan Lebaran 2025

Pemerintah optimistis bahwa langkah-langkah tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan pemerintah terhadap berbagai sektor ekonomi tetap diperlukan.

Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi industri seperti APPBI sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar.