{{caption}}
Bappenda Jayapura Terapkan Sistem Barcode untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi

Bappenda Kabupaten Jayapura berinovasi dengan menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi menggunakan barcode pada Juli 2025 untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan PAD.

{{caption}}
Pemkab Lombok Utara Pacu PAD Sektor Pariwisata Lewat Sistem Online

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan PT Easybook untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Gili Trawangan, Meno, dan Air melalui sistem retribusi online.

{{caption}}
Kudus Targetkan 20 Objek Wisata Berlaku Non-Tunai via QRIS pada Lebaran 2025

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus berencana menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS di 20 objek wisata pada awal April 2025 untuk meningkatkan pelayanan dan menindaklanjuti instruksi Bupati.

{{caption}}
Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

{{caption}}
Digitalisasi Dorong Pendapatan Asli Daerah Kudus

Pemkab Kudus gencar melakukan digitalisasi di semua sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran anggaran.

{{caption}}
Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024

Bank Indonesia Jawa Tengah melaporkan pertumbuhan positif transaksi keuangan digital sepanjang 2024, ditopang oleh sistem pembayaran yang andal dan peningkatan penggunaan berbagai kanal digital seperti QRIS dan BI-Fast.

{{caption}}
Maluku Berbenah: Sistem Retribusi Wisata Non-Tunai di 11 Kabupaten/Kota

Dinas Pariwisata Maluku menginisiasi sistem pembayaran retribusi wisata non-tunai di 11 kabupaten/kota pada 2025, guna meningkatkan kenyamanan wisatawan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

{{caption}}
Pemkab Kobar Optimalkan Serapan Retribusi via Perbup Baru

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berupaya maksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan bupati (Perbup) baru tentang pemungutan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis digital untuk peningkatan transparansi dan efisiens