JKN Dongkrak Perekonomian Babel: Belanja Layanan Kesehatan Capai Rp672 Miliar

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkontribusi pada perekonomian daerah dengan total belanja layanan kesehatan mencapai Rp672 miliar di tahun 2024, meskipun terdapat selisih dengan penerimaan iuran.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini terungkap dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Pangkalpinang yang menunjukkan belanja layanan kesehatan melalui program JKN mencapai angka fantastis, yaitu Rp672 miliar sepanjang tahun 2024. Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, menjelaskan bahwa belanja ini memberikan dampak langsung pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Babel karena mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung sendiri.

Angka Rp672 miliar tersebut belum termasuk belanja layanan kesehatan di luar Provinsi Babel. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan kontribusi signifikan JKN terhadap perekonomian daerah. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Penerimaan iuran JKN di Babel pada tahun 2024 hanya mencapai Rp636 miliar, mengakibatkan defisit sebesar Rp36 miliar. Kondisi ini, menurut Aswalmi, perlu diatasi agar keberlangsungan program JKN tetap terjaga.

Potensi peningkatan penerimaan iuran masih terbuka, terutama dari segmen peserta mandiri yang memiliki tunggakan. Aswalmi memastikan bahwa dana iuran JKN dikelola dengan prinsip dana amanah. Jika suatu saat penerimaan iuran melebihi belanja layanan kesehatan, kelebihan dana akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk peningkatan manfaat atau penurunan iuran, sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan dan manfaat optimal program JKN bagi masyarakat.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Tantangan Keberlanjutan JKN

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, melalui Sekretaris Daerah Ahmad Syarifullah, menyatakan dukungan penuh terhadap program JKN. Pemkab Bangka Tengah berkomitmen untuk membayar kewajiban pemerintah secara rutin, meskipun kondisi keuangan daerah sedang kurang sehat. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat.

Pembayaran iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangka Tengah, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Jabatan (TJM), dan tunjangan lainnya, telah dilakukan secara disiplin. Selain itu, Pemkab Bangka Tengah juga mendorong aparat pemerintah desa untuk aktif mengedukasi masyarakat, khususnya peserta mandiri yang menunggak iuran, agar segera melunasi kewajiban mereka, baik secara langsung maupun dengan cara diangsur.

Keaktifan peserta mandiri sangat penting untuk keberlangsungan JKN di daerah. Hal ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. UHC Prioritas merupakan status yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warganya.

Keberhasilan program JKN di Babel tidak hanya bergantung pada besarnya belanja layanan kesehatan, tetapi juga pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, maupun masyarakat sendiri, sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program JKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel.

Belanja Kesehatan dan Dampaknya pada Perekonomian Lokal

Dampak Positif Belanja Layanan Kesehatan JKN:

• Meningkatkan daya beli masyarakat karena pengurangan beban biaya kesehatan.
• Menciptakan lapangan kerja di sektor kesehatan.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor terkait kesehatan, seperti farmasi dan alat kesehatan.

Meskipun terdapat defisit antara penerimaan iuran dan belanja layanan kesehatan, dampak positif JKN terhadap perekonomian Babel tetap signifikan. Program ini membantu meringankan beban masyarakat, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan kepatuhan peserta dalam membayar iuran dan pengelolaan yang efektif akan menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Ke depannya, perlu adanya strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya JKN dan manfaatnya bagi perekonomian daerah sangat diperlukan. Dengan demikian, program JKN dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Babel.