Babel Alokasikan Rp10 Miliar untuk BPJS Kesehatan Masyarakat

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan Rp10 miliar untuk BPJS Kesehatan masyarakat dan Rp15 miliar untuk infrastruktur, demi meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembangunan di tengah efisiensi anggaran.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Pengalokasian dana ini dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. Keputusan ini diambil untuk memastikan akses kesehatan tetap terjaga bagi seluruh warga Bangka Belitung.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan prioritas pemerintah. "Ini program prioritas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata Pemprov Babel dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Babel tetap memprioritaskan beberapa sektor penting. Selain alokasi untuk BPJS Kesehatan, pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk infrastruktur, sanitasi, dan pemeliharaan jalan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung.

Alokasi Dana dan Upaya Efisiensi Anggaran

Selain Rp10 miliar untuk BPJS Kesehatan, Pemprov Babel juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk infrastruktur, sanitasi, dan pemeliharaan jalan. Fokus efisiensi anggaran diarahkan pada belanja prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sesuai arahan pemerintah pusat. Pemprov Babel berupaya menyeimbangkan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fery Afriyanto menjelaskan bahwa dalam menghadapi kebijakan efisiensi belanja daerah, Pemprov Babel telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Beberapa program pemerintah tetap dipertahankan, sementara yang lain dikurangi untuk mencapai keseimbangan tersebut. Pemprov Babel telah membahas hal ini secara intensif dengan Gubernur Kepulauan Babel.

Pemprov Babel juga telah mengajukan beberapa alternatif efisiensi untuk mengatasi defisit anggaran pada catur wulan pertama tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan, serta tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Defisit Anggaran dan Sumber Pendapatan

Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Babel tahun 2025 mengalami pergeseran hingga caturwulan I periode April 2025. Total APBD mencapai Rp2,370 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp20,8 miliar dari APBD awal yang sebesar Rp2,391 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemotongan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat.

Pemotongan DAU tersebut menyebabkan defisit anggaran. Awalnya, Pemprov Babel mendapatkan Rp163 miliar, namun kini hanya menerima Rp114 miliar, sehingga terjadi pemotongan sekitar Rp49 miliar. Akibatnya, pada awal tahun 2025, Kepulauan Babel mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, dan berpotensi mengalami defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan.

Meskipun menghadapi tantangan defisit anggaran, Pemprov Babel tetap berkomitmen untuk memprioritaskan sektor kesehatan dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Dengan mengalokasikan dana untuk BPJS Kesehatan dan infrastruktur, Pemprov Babel berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung. Komitmen ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan membangun infrastruktur yang memadai.