Kaltim Fokus Empat Prioritas Pembangunan Wujudkan Generasi Emas 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan empat prioritas pembangunan di tahun 2026 untuk mewujudkan generasi emas, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi produktif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan empat prioritas pembangunan di tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi Kaltim sebagai daerah maju dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2026, yaitu 'Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas'. Keempat prioritas ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan menciptakan generasi emas Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menjelaskan bahwa prioritas-prioritas ini merupakan langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Perencanaan yang matang dan terintegrasi diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada di Kalimantan Timur. Dengan fokus pada pembangunan manusia dan infrastruktur, Kaltim optimistis dapat mencapai kemajuan yang signifikan.
"Hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2026, yakni 'Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas'," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Samarinda, Kaltim, Senin.
Empat Pilar Pembangunan Kaltim Menuju Generasi Emas
Prioritas pertama adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas di semua jenjang. Upaya ini akan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan beasiswa melalui program Gratispol. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi muda yang terdidik dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Prioritas kedua adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan baru, peningkatan kualitas tenaga medis, dan pelayanan kesehatan gratis menjadi fokus utama. Dengan demikian, masyarakat Kaltim dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Prioritas ketiga adalah pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Pemprov Kaltim memprioritaskan pemantapan jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Prioritas keempat adalah pembangunan ekonomi produktif dan inklusif yang berkelanjutan. Prioritas ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, dan industri kreatif akan menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi.
Proyeksi Keuangan Daerah Kaltim Tahun 2026
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, memaparkan proyeksi kerangka keuangan daerah tahun anggaran 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Proyeksi penerimaan daerah dalam RKPD 2026 tercatat sebanyak Rp18,78 triliun, mengalami penurunan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp21 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar 18 persen akibat pemberlakuan opsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB sesuai UU HKPD dan Perda 1/2024. Penurunan signifikan juga terjadi pada Pendapatan Transfer, yang diproyeksikan turun 21 persen, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya minerba.
Meskipun demikian, upaya optimalisasi pendapatan daerah tetap dilakukan. "Kami melihat potensi peningkatan pada lain-lain penerimaan daerah yang sah, terutama dari bagi hasil pemegang IUPK Minerba," ujar Sri Wahyuni. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan RKPD 2026 mencapai Rp599,16 miliar, meningkat signifikan dari proyeksi APBD 2025 sebanyak Rp202,05 miliar.
Terkait penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), angkanya masih dalam perhitungan setelah pada APBD 2025 tercatat sebanyak Rp900 miliar. Pemprov Kaltim terus melakukan kajian dan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan membiayai program pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Kerjasama yang erat antar berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
