Pemkab Batang: 8 Misi Strategis Menuju Kabupaten Berdaya Saing di 2045

Pemkab Batang luncurkan delapan misi strategis pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan SDM, ekonomi, dan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah menetapkan delapan misi strategis untuk pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Hal ini diumumkan langsung oleh Bupati Batang, Faiz Kurniawan, pada Selasa, 04/03. Visi pembangunan yang diusung adalah 'Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045'. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kemajuan dan kemandirian daerah.

Bupati Faiz Kurniawan menekankan pentingnya pembangunan masyarakat yang agamis, berbudaya, dan harmonis. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan yang merata juga menjadi prioritas utama. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan ekonomi hingga pemerataan infrastruktur.

Selain fokus pada peningkatan SDM, Pemkab Batang juga menargetkan Batang sebagai pusat industri berbasis teknologi ramah lingkungan. Akselerasi ekonomi, pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok desa, dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi fokus utama. Program percepatan penurunan angka kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berintegritas juga menjadi bagian penting dari misi strategis ini. "Kami ingin mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, dan harmonis. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata juga akan menjadi prioritas utama program kami ke depan," ujar Bupati Faiz Kurniawan.

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemkab Batang telah merancang sejumlah program prioritas. Program ini meliputi penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, pengurangan pengangguran melalui pelatihan kerja berbasis industri, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembangunan infrastruktur dasar juga akan terus digenjot untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi ekonomi.

Selain infrastruktur, isu kelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sosial juga menjadi perhatian serius. Reformasi birokrasi yang bersih dan profesional, serta pengembangan nilai-nilai agama dan budaya lokal juga akan menjadi fokus utama. "Reformasi birokrasi yang bersih dan profesional juga akan menjadi fokus kami, termasuk pengembangan nilai-nilai agama dan budaya di daerah ini," tambah Bupati Faiz Kurniawan.

Pemkab Batang juga menetapkan lima indikator makro pembangunan daerah hingga 2030. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 persen hingga 5,8 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,2, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,55 persen, dan angka kemiskinan ditekan hingga 6,47 persen. Bupati Faiz Kurniawan menyatakan komitmen untuk melampaui target tersebut dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Kondisi Keuangan Daerah dan Target PAD

Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,03 triliun. Namun, sebagian besar anggaran (Rp1,56 triliun atau sekitar 76,84 persen) masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas fiskal daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 20,16 persen. Dalam lima tahun ke depan, Pemkab Batang menargetkan peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berkurang.

Dengan komitmen yang kuat dan program-program prioritas yang terencana, Pemkab Batang optimis dapat mewujudkan visi pembangunannya. Delapan misi strategis ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Batang menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing, berkontribusi pada kemajuan Indonesia di tahun 2045.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:

• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
• Pembangunan infrastruktur yang merata
• Pengembangan industri ramah lingkungan
• Pemberdayaan UMKM
• Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
• Reformasi birokrasi
• Pengembangan nilai-nilai agama dan budaya
• Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan