Kaltim Siap Sesuaikan Harga Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menyesuaikan harga pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto, guna mengatasi tantangan pasokan bahan pangan, khususnya sayur mayur, yang sebagian besar didatangka
Samarinda, 10 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat merespon program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto yang dimulai 17 Februari 2025. Program ini memerlukan penyesuaian harga pasokan pangan, khususnya di Kaltim yang menghadapi tantangan unik dalam hal ketersediaan bahan pangan.
Tantangan Pasokan Pangan di Kaltim
Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Samarinda mengungkap kendala utama: pasokan sayur mayur. Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa sebagian besar sayur mayur Kaltim dipasok dari Pulau Jawa. "Padahal, satu satuan pelayanan MBG memerlukan 300 kilogram sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ujarnya. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan dan potensi kendala logistik.
BGN mengalokasikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Namun, indeks kemahalan pangan di Kaltim membutuhkan penyesuaian. Tigor menekankan pentingnya bukti pembelian bahan pangan untuk transparansi dan penyesuaian anggaran yang tepat. "Kita perlu minta bukti-bukti pembeliannya supaya nanti kalau perlu lakukan penyesuaian ada dasarnya," tegasnya.
Solusi: Penguatan Pangan Lokal
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyambut positif program MBG. Ia menekankan pentingnya fokus pada pasokan, karena permintaan (anggaran) sudah tersedia. "Karena mengolah di sisi pasokan, sebab sisi permintaan sudah ada. Permintaan ada yang bayar Rp15.000. Tinggal sisi pasokan didorong lagi nih. Kalau kemudian pemasok tidak siap di tingkat lokal, pasti akan mengambil daerah lain," kata Akmal.
Akmal mendorong penggunaan bahan pangan lokal untuk mengurangi biaya transportasi. Ini menjadi tantangan tersendiri, namun membuka peluang untuk memperkuat sektor pertanian Kaltim. "Konsekuensinya kita akan memperkuat pertanian kita. Tinggal meningkatkan budaya agraris, ini PR kita," ungkapnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada daerah lain.
Implementasi dan Kolaborasi
Tahap awal program MBG di Kaltim akan fokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada. Secara bertahap, jumlah SPPG akan ditingkatkan hingga 450 satuan di seluruh Kaltim. Pemprov Kaltim berkomitmen melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pelaku usaha pertanian untuk mendukung ketersediaan bahan pangan lokal.
Akmal menegaskan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. "Kita menggerakkan sentra-sentra pertanian kita. Jangan lagi bahan pokok pangan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Ini kan tantangan buat kita," ujar Akmal. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan keberhasilan program MBG dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan di Kaltim.
Program MBG di Kaltim tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi katalis untuk pengembangan sektor pertanian lokal dan kemandirian pangan daerah. Tantangan yang ada akan dihadapi dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif.