Kaltim Libatkan 841 BUMDes Jamin Sukses Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengajak 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Samarinda, 15 Maret 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah dan memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa kolaborasi ini diinisiasi melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diumumkan setelah Wagub Seno menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda. Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan pentingnya peran BUMDes dalam menjamin keberhasilan program MBG, khususnya dalam hal penyediaan bahan pangan bergizi yang dibutuhkan. Wagub Seno Aji menyatakan, "Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal."
Lebih lanjut, Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMDes dalam program ini. "Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya. Pemerintah Provinsi Kaltim juga merencanakan pemberian bantuan kepada BUMDes yang berperan aktif, tergantung ketersediaan anggaran. Harapannya, sektor pertanian di Kaltim dapat semakin maju, petani sejahtera, dan produksi beras lokal meningkat pesat untuk mendukung kemandirian pangan dari tingkat desa.
BUMDes dan Ketahanan Pangan Kaltim
Peran BUMDes dalam program MBG sangat krusial. BUMDes diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam penyediaan bahan pangan bergizi yang dibutuhkan program tersebut. Kolaborasi antara BUMDes dan SPPG difokuskan pada pemetaan kebutuhan dan penyediaan suplai yang terjamin. Dengan keterlibatan aktif BUMDes, diharapkan distribusi bahan pangan dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari 841 BUMDes, program MBG akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya. BUMDes diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan produksi pangan lokal di Kaltim. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
Dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendes PDT dan Kementerian Pertanian juga sangat penting dalam keberhasilan program ini. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, BUMDes dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)
Selain peran BUMDes, Pemerintah Provinsi Kaltim juga mengoptimalkan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, sekaligus mendukung program MBG.
Salah satu poin penting dalam program P2B adalah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian berbasis pekarangan, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa. Penggunaan dana desa yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan program P2B, setiap keluarga di Kaltim didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan penyediaan sumber gizi yang baik. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Dengan meningkatnya produksi pangan lokal, diharapkan angka inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan dapat ditekan. Program MBG dan P2B merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
