Kapolri Dorong Pembentukan Direktorat PPA-PPO di Seluruh Polres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat Polda dan Polres untuk meningkatkan layanan bagi korban.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginisiasi langkah penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Jakarta Selatan, Jumat (31/1), beliau mendorong pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat Polda dan Polres.

Saat ini, unit PPA-PPO memang sudah ada, namun Kapolri menginginkan peningkatan kapasitas menjadi direktorat di tingkat Polda dan satuan di Polres. Langkah ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih optimal bagi korban kekerasan perempuan dan anak serta perdagangan orang.

Sigit menekankan pentingnya kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan para pemerhati perempuan dan anak untuk memastikan implementasi program ini berjalan lancar dan efektif. Beliau juga meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk mempercepat proses pembentukan direktorat tersebut.

Setelah terbentuk, sosialisasi besar-besaran akan dilakukan, baik di internal kepolisian maupun kepada masyarakat luas. Tujuannya agar masyarakat, terutama perempuan dan anak, mengetahui keberadaan layanan ini dan dapat mengaksesnya dengan mudah ketika membutuhkan bantuan.

Mengapa perlu peningkatan layanan? Pentingnya peningkatan layanan PPA-PPO ini karena masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dengan adanya direktorat di tingkat Polda dan Polres, diharapkan penanganan kasus bisa lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.

Bagaimana rencana implementasinya? Kapolri meminta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Komnas Perempuan hingga Kementerian PAN-RB, untuk mempercepat proses pembentukan dan implementasi direktorat ini. Sosialisasi yang masif juga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Selain membahas pembentukan direktorat PPA-PPO, Rapim Polri Tahun 2025 juga menandai penandatanganan MoU antara Kapolri dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Mendes PDT. MoU ini fokus pada kerja sama strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program kolaboratif, khususnya terkait dana desa dan ketahanan pangan.

Kesimpulannya, inisiatif Kapolri ini menunjukkan komitmen nyata Polri dalam melindungi perempuan dan anak. Dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres, diharapkan penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang dapat lebih efektif dan layanan bagi korban menjadi lebih optimal. Kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci keberhasilan program ini.