Kasus Korupsi Tol Padang-Pekanbaru: 7 Tersangka Berkasnya Rampung

Kejati Sumbar telah menyelesaikan berkas tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin tahun 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp27 miliar.

Tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin tahun 2020 telah berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejati Sumbar. Proses hukum kini memasuki babak baru setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis, 16 Januari 2024. Perkembangan ini menandai langkah signifikan dalam pengungkapan kasus yang telah menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M. Rasyid, menjelaskan bahwa tujuh tersangka telah resmi diserahkan beserta barang bukti. Ke depan, mereka akan segera menghadapi persidangan. Lima dari tujuh tersangka merupakan warga yang menerima ganti rugi lahan, sementara dua lainnya adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari Badan Pertanahan Nasional/ATR (BPN/ATR).

Siapa saja para tersangka? Lima warga penerima ganti rugi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Marina, Bakri, Zainuddin, H.M Nur, dan Suharmen. Sedangkan, dua anggota P2T yang juga menjadi tersangka adalah Saiful dan Yuhendri. Proses hukum yang dijalani oleh para tersangka berbeda. Lima tersangka penerima ganti rugi hanya menjalani penahanan kota karena dinilai kooperatif dan telah mengembalikan sebagian kerugian negara.

Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara? Kelima tersangka tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp531.181.000 dan dua aset berupa lapangan futsal dan kandang ayam. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan diawasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman. Sementara itu, Saiful dan Yuhendri, dua tersangka dari P2T, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari ke depan.

Apa pasal yang disangkakan? Para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, sesuai pasal yang disangkakan. Pasal primer yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Pasal subsider yang dikenakan adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Bagaimana kronologi kasus ini? Kasus bermula dari proyek pengadaan tanah untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020. Proses pengadaan tanah dilakukan sebanyak empat kali pada Februari dan Maret 2021, meskipun telah ada pemberitahuan dari Asisten III Pemerintahan Kabupaten setempat bahwa tanah yang akan diganti rugi merupakan aset pemerintah daerah, bukan milik pribadi. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp27 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP.

Apakah ini kasus pertama? Perlu diketahui, ini merupakan penyidikan jilid kedua oleh Kejati Sumbar terkait proyek yang sama. Pada penyidikan sebelumnya, 13 tersangka telah dijerat dan kini telah menjadi terpidana serta menjalani hukuman penjara. JPU akan segera mempersiapkan surat dakwaan agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semoga kasus ini dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak.