Kecaman Keras KP2MI atas Penembakan PMI di Malaysia: Satu Tewas, Lainnya Luka
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras penembakan 5 pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia, mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa luka-luka, mendesak investigasi dan pencegahan insiden serupa.
Tragedi penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 03.00 dini hari waktu setempat, telah menggemparkan Indonesia. Insiden yang mengakibatkan satu PMI meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka ini mendapat kecaman keras dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Wakil Menteri KP2MI, Christina Aryani, dalam konferensi pers menyatakan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh APMM. Kementerian mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas petugas APMM yang terbukti bersalah. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI dan perlunya peningkatan kerjasama bilateral dalam hal penegakan hukum dan HAM.
Insiden ini melibatkan PMI non-prosedural. Satu PMI meninggal, satu kritis, dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit di Selangor, Malaysia. Kondisi ini mengharuskan respon cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia. Selain memastikan perawatan medis bagi para korban luka, KP2MI juga memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
Saat ini, KP2MI tengah menelusuri asal daerah para korban untuk memastikan pendampingan yang optimal. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban yang dirawat di rumah sakit. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak WNI di luar negeri.
Langkah selanjutnya yang direncanakan adalah mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Diskusi akan difokuskan pada mekanisme penanganan PMI non-prosedural yang lebih manusiawi dan sesuai standar HAM internasional. Perlindungan PMI merupakan prioritas utama, dan kerjasama internasional sangat krusial.
Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi seluruh PMI. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap PMI, serta memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.
Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi pekerja migran, khususnya dalam situasi non-prosedural. Perlu adanya upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi bagi para PMI di Malaysia.
