Kecelakaan Crane Blora: Korban Proyek RS PKU Muhammadiyah Belum Terdaftar BPJAMSOSTEK
Kecelakaan lift crane di proyek pembangunan RS PKU Muhammadiyah Blora mengakibatkan korban luka dan meninggal, namun para pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sehingga belum mendapatkan jaminan.
Kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada 14 Februari 2024 menyisakan duka mendalam. Jatuhnya lift crane mengakibatkan 13 pekerja mengalami luka-luka dan empat orang meninggal dunia. Ironisnya, belasan pekerja tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, sehingga tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Korban Kecelakaan Belum Terdaftar BPJAMSOSTEK
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blora, Agus Suyono, menyatakan bahwa secara administrasi, para korban kecelakaan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berarti mereka tidak mendapatkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang terjadi.
Agus menjelaskan terdapat empat segmen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), pekerja migran Indonesia (PMI), dan jasa konstruksi (JK). Perhitungan iuran berbeda untuk setiap segmen. Untuk PU, BPU, dan PMI, iuran dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja. Sedangkan untuk segmen JK, iuran dihitung berdasarkan nilai kontrak proyek.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Perlindungan yang Diberikan
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa kecelakaan kerja jatuhnya lift crane termasuk dalam segmen jasa konstruksi, khususnya proyek swasta yang tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, nilai iuran ditentukan dari nilai proyek, bukan jumlah pekerja atau lama proyek. Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan cukup terjangkau. Untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), iuran minimal sebesar Rp12.087 berdasarkan UMK Blora tahun 2025. Sementara untuk sektor PU, iuran sebesar Rp16.800 untuk program JKK dan JKM.
Bagi pekerja bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan risiko pekerjaan selama 30 hari. Keuntungan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat signifikan. Jika terjadi kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan biaya pengobatan sesuai indikasi medis dan santunan sementara tidak mampu bekerja. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan sebesar 48 bulan upah, santunan berkala dua tahun sebesar Rp12 juta, dan beasiswa untuk maksimal dua anak senilai maksimal Rp174 juta.
Perlindungan Pekerja dan Peran BPJAMSOSTEK
Kasus kecelakaan kerja di proyek RS PKU Muhammadiyah Blora ini menyoroti pentingnya kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi seluruh pekerja, terutama di sektor konstruksi. Ketiadaan perlindungan jaminan sosial bagi para korban kecelakaan kerja menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak terkait untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ke depan, perlu adanya peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kepesertaan BPJAMSOSTEK agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun pekerja itu sendiri. Dengan kepesertaan BPJAMSOSTEK, pekerja mendapatkan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran saat bekerja, mengurangi risiko kerugian yang besar jika terjadi kecelakaan kerja.
Kesimpulan
Kecelakaan lift crane di proyek pembangunan RS PKU Muhammadiyah Blora menjadi sorotan karena para korban belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait manfaat BPJAMSOSTEK bagi pekerja. Perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan terjamin.
