Kejati Kalsel Kawal Pengembangan Pertanian, Cegah Korupsi!
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan membentuk Satgas P3H untuk mengawal pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan guna mencapai ketahanan pangan nasional dan mencegah penyimpangan hukum.
Banjarmasin, 17 Februari 2024 - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengambil peran aktif dalam mengamankan program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kejati Kalsel membentuk tim khusus untuk mengawasi jalannya program ini, memastikan berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.
Satgas P3H: Garda Terdepan Ketahanan Pangan
Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan, Pendampingan dan Penegakan Hukum (Satgas P3H). Satgas ini dibentuk khusus untuk mengawal Program Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI. Anggota Satgas terdiri dari berbagai unsur Kejaksaan Tinggi, termasuk Asisten Intelijen I Wayan Wiradharma, para koordinator, kasi, dan tiga jaksa fungsional. Komposisi ini menunjukkan keseriusan Kejati Kalsel dalam menjalankan tugasnya.
Keberadaan Satgas P3H bukan tanpa alasan. Sektor pertanian, sebagai pilar utama ketahanan pangan, membutuhkan dukungan yang komprehensif. Dukungan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis dari Kementerian Pertanian, tetapi juga jaminan kepastian hukum. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang bisa berujung pada tindak pidana korupsi.
Tiga Pilar Tugas Satgas P3H
Tugas Satgas P3H terbagi dalam tiga pilar utama. Pertama, pengamanan program. Satgas memastikan program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka akan mengawasi setiap tahapan, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.
Kedua, pendampingan hukum. Satgas memberikan pendampingan dan konsultasi hukum kepada para pelaksana program di lapangan. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Dengan demikian, para pelaksana program dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada pencapaian target.
Ketiga, penegakan hukum. Satgas akan bertindak tegas dan adil jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Mereka memiliki kewenangan untuk menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen ini menunjukkan bahwa Kejati Kalsel tidak akan mentolerir adanya praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Integritas dan Transparansi: Kunci Keberhasilan
Kepala Kejati Kalsel menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan program ini. "Jangan sampai ada ruang untuk korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam pelaksanaan program ini," tegas Rina Virawati. Pernyataan ini menegaskan komitmen Kejati Kalsel untuk memastikan program berjalan dengan bersih dan akuntabel. Dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dapat berjalan sukses dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.
Kejati Kalsel berharap dengan adanya pengawasan ketat ini, program pengembangan pertanian di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan ketahanan pangan. Kerja sama yang baik antara Kejati Kalsel, Kementerian Pertanian, dan para petani sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
