Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi

Komnas Haji mengusulkan agar BPKH dan Danareksa mendanai pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk mengurangi biaya haji dan meningkatkan pengelolaan sektor haji dan umrah.

Kemenag Berikhtiar Tambah Kuota Petugas Haji: Butuh 4.500 untuk Optimalkan Layanan
Kemenag Berikhtiar Tambah Kuota Petugas Haji: Butuh 4.500 untuk Optimalkan Layanan

Kementerian Agama berupaya menambah kuota petugas haji Indonesia dari 2.200 menjadi 4.500 untuk melayani 221.000 jamaah haji, terutama mengingat banyaknya jamaah lanjut usia.

Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail
Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail

Anggota DPR ingatkan perlunya pendetailan tugas BP Haji dan Kemenag untuk mencegah tumpang tindih wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji, guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan maksimal.

Kemenag Usul Dana BPIH untuk Operasional Petugas Haji Diatur dalam UU
Kemenag Usul Dana BPIH untuk Operasional Petugas Haji Diatur dalam UU

Kementerian Agama mengusulkan revisi UU Haji agar dana BPIH dapat digunakan untuk operasional petugas haji guna mengatasi kendala pendanaan dan kebijakan baru Arab Saudi.

Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN
Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan revisi UU Haji agar anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan resmi dari APBN guna mengatasi kendala pendanaan.

Revisi UU Haji: Atasi Antrean Panjang dan Perkuat Kelembagaan
Revisi UU Haji: Atasi Antrean Panjang dan Perkuat Kelembagaan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendorong revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatasi masalah antrean panjang dan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan haji.

PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan perubahan Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

BP Haji dan Kemenpan RB Bahas Penguatan Kelembagaan untuk Layanan Haji yang Lebih Baik
BP Haji dan Kemenpan RB Bahas Penguatan Kelembagaan untuk Layanan Haji yang Lebih Baik

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PANRB untuk membahas penguatan kelembagaan dan implementasi sistem One Stop Service dalam penyelenggaraan haji.

DPR Awasi Efisiensi Anggaran BPH Haji: Kualitas Tetap Terjaga?
DPR Awasi Efisiensi Anggaran BPH Haji: Kualitas Tetap Terjaga?

Komisi VIII DPR meminta Badan Penyelenggara Haji (BPH) memastikan efisiensi anggaran tahun 2025 tak mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Efisiensi Anggaran BPH: Dana Haji 2025 Dipangkas 66,21 Persen
Efisiensi Anggaran BPH: Dana Haji 2025 Dipangkas 66,21 Persen

Badan Penyelenggara Haji (BPH) mengalami pengurangan anggaran sebesar 66,21 persen atau Rp85,9 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah, sehingga membutuhkan tambahan dana Rp50 miliar dari Kemenag.

Wamenag Imbau ASN Kemenag Riau Efisiensi Anggaran
Wamenag Imbau ASN Kemenag Riau Efisiensi Anggaran

Wakil Menteri Agama (Wamenag) meminta ASN Kemenag Riau untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan fasilitas kantor, mulai dari pembatasan perjalanan dinas hingga optimalisasi rapat daring.

BPKH: Mencari Solusi Bandara Alternatif untuk Haji yang Lebih Terjangkau
BPKH: Mencari Solusi Bandara Alternatif untuk Haji yang Lebih Terjangkau

BPKH sedang mengkaji pengembangan lahan dan bandara alternatif di Arab Saudi untuk memangkas durasi dan biaya haji bagi jamaah Indonesia, yang saat ini mencapai 40 hari.