Kemendagri Minta Pemda Hindari Acara Seremonial Boros: Fokus pada Kinerja dan Kesejahteraan Rakyat

Sekjen Kemendagri meminta pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial yang boros anggaran dan lebih fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, secara tegas meminta pemda menghindari kegiatan seremonial yang berujung pemborosan. Pernyataan ini disampaikan Tomsi pada Selasa, 29 April, di Jakarta, dan ditekankan kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya.

Menurut Tomsi, acara-acara seremonial seringkali mengalihkan fokus dari pencapaian target kinerja dan alokasi anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki output terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegas Tomsi.

Langkah ini, lanjut Tomsi, merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan. Pemda didorong untuk mengurangi belanja yang tidak produktif dan bersifat mubazir. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi pemerintahan.

Pemborosan Anggaran: Studi Kasus Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Tomsi mencontohkan praktik pemborosan yang sering terjadi dalam program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa seringkali anggaran untuk kegiatan pendukung jauh lebih besar daripada anggaran untuk program inti. "Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain," jelasnya.

Contoh tersebut menggambarkan betapa pentingnya pemda untuk melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih terarah. Prioritas harus diberikan pada program-program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan pada kegiatan seremonial yang kurang memberikan dampak signifikan.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemda untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

Penyelarasan RPJMD dan RKPD dengan RPJMN

Dalam Musrenbang RPJMD dan RKPD Jatim, Tomsi juga menekankan pentingnya penyelarasan program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia berharap Musrenbang ini menjadi titik awal untuk memastikan sinergi dan keselarasan tersebut.

Lebih lanjut, Tomsi meminta agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung 83 kegiatan prioritas utama RPJMN dan proyek-proyek strategis nasional. Pemda juga didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi.

Inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan juga menjadi sorotan Tomsi. Ia berharap Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut.

Partisipasi Lintas Sektoral dan Peningkatan Koordinasi

Tomsi juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan partisipasi lintas sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan. Kerjasama yang baik antar lembaga dan stakeholder sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program dan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Musrenbang yang dihadiri oleh berbagai menteri dan pejabat penting, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien.

Kesimpulannya, seruan Kemendagri untuk menghindari acara seremonial yang boros anggaran merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah.