Kemenkeu Suntik Dana Rp16,6 Triliun untuk Bulog, Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kemenkeu memberikan suntikan dana Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga beras, dan melindungi kesejahteraan petani.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog. Penyerahan dana tersebut bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, sekaligus menstabilkan harga beras dan melindungi kesejahteraan petani di Indonesia. Penyerahan dana dilakukan pada Selasa (11/3) di Jakarta, seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan pentingnya pengelolaan dana yang baik dan akuntabel. "Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya," tegas Astera dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/3).

Dana sebesar Rp16,6 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini menjadi alternatif pendanaan di luar subsidi, memungkinkan Bulog menyerap hasil panen petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Investasi Non-Permanen dengan Mekanisme Revolving Fund

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menegaskan bahwa Kemenkeu, sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN, bertanggung jawab memastikan dana tersebut digunakan secara optimal. Investasi ini bersifat non-permanen dengan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

Rionald menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana. "Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien," ujarnya.

Efisiensi menjadi kunci agar dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Penggunaan dana yang tepat sasaran akan berdampak positif pada ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Bulog Akan Serap Gabah di 26 Wilayah

Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, menjelaskan bahwa investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras di 26 wilayah dan 8 sentra produksi. Proses penyerapan gabah akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

Dengan adanya suntikan dana ini, Bulog diharapkan mampu menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan beras di pasaran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Penyerapan gabah di berbagai wilayah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, dengan memberikan harga jual yang stabil dan menjamin kepastian pasar bagi hasil panen mereka.

Kolaborasi antara Kemenkeu dan Bulog diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, stabilitas harga beras, dan kesejahteraan petani Indonesia.

Kesimpulannya, suntikan dana Rp16,6 triliun dari Kemenkeu kepada Bulog merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, investasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.