Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat
Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat

Kemenkumham Sulteng berkolaborasi dengan Dispusaka Sulteng untuk meningkatkan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat luas.

Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial
Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial

Menteri Hukum dan HAM berkomitmen mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang berfokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Kemenag Sulut Tingkatkan Literasi Digital ASN di Kepulauan Sangihe
Kemenag Sulut Tingkatkan Literasi Digital ASN di Kepulauan Sangihe

Kemenag fokus meningkatkan kemampuan digital ASN, khususnya penyuluh agama di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, untuk optimalisasi pelayanan masyarakat di era digital.

Pemprov Sulteng dan Ditjenpas Perkuat Sinergi, Tingkatkan Pelayanan Pemasyarakatan
Pemprov Sulteng dan Ditjenpas Perkuat Sinergi, Tingkatkan Pelayanan Pemasyarakatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ditjenpas Sulteng jalin kerjasama untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan, termasuk program ketahanan pangan dan fasilitas kesehatan di lapas.

Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas
Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.

Gubernur Sulsel dan Kakanwil Kemenkumham Bahas Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik
Gubernur Sulsel dan Kakanwil Kemenkumham Bahas Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik

Gubernur Sulsel dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel membahas peningkatan sinergi untuk pelayanan publik yang lebih baik di Sulawesi Selatan, termasuk rencana hibah dari Pemprov Sulsel.

Kakanwil Kemenkumham NTT Dorong Peningkatan Standar Pelayanan Publik
Kakanwil Kemenkumham NTT Dorong Peningkatan Standar Pelayanan Publik

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, mendorong peningkatan standar pelayanan publik dan mempertahankan rekam jejak nol komplain, serta menekankan pentingnya pelayanan internal dan eksternal.

Kemenkum Kalsel Optimalkan Layanan Kewarganegaraan untuk WNI di Luar Negeri
Kemenkum Kalsel Optimalkan Layanan Kewarganegaraan untuk WNI di Luar Negeri

Kemenkum Kalsel berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham RI untuk mengoptimalkan layanan penegasan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2025.

Kemenkum Sulteng Penguat Peran Paralegal: Akses Keadilan di Sulawesi Tengah Melebar
Kemenkum Sulteng Penguat Peran Paralegal: Akses Keadilan di Sulawesi Tengah Melebar

Kemenkumham Sulteng latih 49 paralegal untuk memperluas akses keadilan di masyarakat dan selesaikan masalah hukum ringan di tingkat desa serta kelurahan.

Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama
Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama

Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako berkolaborasi untuk meningkatkan layanan hukum di daerah, mencakup sosialisasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan program magang bagi mahasiswa.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Pemkab Penajam Paser Utara Perluas Layanan Kependudukan di Kecamatan
Pemkab Penajam Paser Utara Perluas Layanan Kependudukan di Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memperluas layanan administrasi kependudukan hingga ke kecamatan untuk mempermudah warga mengurus dokumen kependudukan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan.