Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah
Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil selesaikan harmonisasi dua Ranperbup Bangka Tengah, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati, guna memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) baru-baru ini menyelesaikan harmonisasi dua rancangan peraturan bupati (ranperbup) Kabupaten Bangka Tengah. Proses ini memastikan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini melibatkan Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati Bangka Tengah.
Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyatakan bahwa pengharmonisasian ini merupakan komitmen nyata Kemenkumham Babel dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan taat hukum. Proses ini dilakukan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Januari 2024.
Lebih lanjut, Harun Sulianto juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kerjasama ini dinilai sangat penting untuk keberhasilan harmonisasi ranperbup tersebut.
Menurut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan (P3H) Kanwil Kemenkumham Babel, Rahmat Feri Pontoh, pengawasan regulasi daerah agar selaras dengan hukum nasional merupakan salah satu tugas utama kantor wilayah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham memiliki peran dalam memfasilitasi naskah akademik rancangan peraturan daerah (raperda) dan turut serta dalam kajian penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Dengan demikian, Kanwil Kemenkumham berperan aktif dalam memastikan kualitas dan prosedur formal regulasi daerah.
Rahmat Feri Pontoh menambahkan bahwa harmonisasi ranperbup ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas regulasi di daerah dan memastikan proses pembentukannya sesuai prosedur. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik hukum di kemudian hari.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangka Tengah, Eka Budianta. Ia memberikan apresiasi penuh kepada Kanwil Kemenkumham Babel atas fasilitasi yang diberikan. Menurutnya, fasilitasi ini memastikan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulannya, harmonisasi dua ranperbup Bangka Tengah oleh Kemenkumham Babel menunjukan komitmen pemerintah dalam menciptakan regulasi daerah yang berkualitas dan taat hukum. Kerjasama yang baik antara Kemenkumham Babel dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi kunci keberhasilan proses ini.