Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

#planetantara
79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas
79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel telah berhasil mengharmonisasikan 79 rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) Bangka Tengah pada tahun 2024, memastikan produk hukum daerah berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#planetantara
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bangka guna memastikan produk hukum daerah sesuai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

#planetantara
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#planetantara
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi empat Ranperwako Pangkalpinang terkait pengelolaan BLUD, guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan publik.

#planetantara
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

#planetantara
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang untuk memastikan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkualitas.

Sumber Antara
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil selesaikan harmonisasi dua Ranperbup Bangka Tengah, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati, guna memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan

konten ai
Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah
Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif dan Penanggulangan Bencana Bangka Tengah agar sesuai aturan hukum, demi terciptanya regulasi berkualitas dan efektif.

Kemenkumham
Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah
Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Babel melakukan harmonisasi tiga Ranperda Bangka Tengah agar sesuai peraturan perundang-undangan, memastikan proses pembentukannya bebas cacat prosedural dan sesuai UU No.13 Tahun 2022.

Kemenkumham