Kemenkumham Sulut Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal
Kemenkumham Sulut berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara untuk menginventarisasi dan mendaftarkan kekayaan intelektual komunal, termasuk karya seni dan produk desa wisata, guna melindungi aset budaya lokal.
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual komunal. Pada Kamis lalu, tim Kemenkumham Sulut mengunjungi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal
Dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raymond Takasenseran, tim Kemenkumham Sulut berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan untuk menginventarisasi para pelaku seni. "Kunjungan ini penting untuk koordinasi antar instansi guna mencapai tujuan organisasi," jelas Takasenseran, didampingi Kabid Kekayaan Intelektual Lieta Ondang. Mereka menekankan pentingnya mendokumentasikan budaya dan kearifan lokal yang berpotensi didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, Jani Lukas, menyambut baik inisiatif ini dan berjanji akan segera menginventarisir seluruh pelaku seni serta mengidentifikasi kearifan lokal yang layak didaftarkan sebagai KIK.
Merek dan Kawasan Karya Cipta
Selanjutnya, tim Kemenkumham Sulut mengunjungi Dinas Pariwisata Provinsi Sulut. Takasenseran menjelaskan tujuan koordinasi ini adalah untuk membahas kawasan karya cipta dan produk-produk desa wisata yang membutuhkan perlindungan merek. Ia berharap kolaborasi ini akan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Kartika Devi Tanos, mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung serta memfasilitasi segala data dan kebutuhan terkait pendaftaran merek serta kawasan karya cipta.
Kesimpulan
Koordinasi antara Kemenkumham Sulut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara merupakan langkah penting dalam melindungi kekayaan intelektual komunal. Inventarisasi dan pendaftaran KIK diharapkan dapat melestarikan budaya lokal serta mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut secara legal dan berkelanjutan. Kerjasama antar instansi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai dan melindungi aset budaya daerah.
