Kemenkumham Sumbar Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal Pasca Transisi Kementerian
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha, meyakinkan publik bahwa transisi kementerian yang baru akan meningkatkan fokus dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Barat.
Perubahan di tubuh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah terjadi baru-baru ini. Transisi ini membawa perubahan struktur, memisahkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemasyarakatan, dan HAM menjadi kementerian tersendiri. Di Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Alpius Sarumaha, memberikan jaminan bahwa perubahan ini justru akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Alpius menyatakan keyakinannya bahwa pemisahan ini akan membuat pelayanan lebih fokus dan efisien. "Dengan adanya transisi ini, pelayanan serta tugas akan menjadi lebih fokus sesuai bidangnya masing-masing," ujarnya usai menandatangani pakta integritas di Padang, Senin, 20 Januari 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan transisi ini berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
Tidak ada gangguan pelayanan publik, demikian jaminan yang diberikan Alpius. Ia menekankan bahwa perubahan struktur ini bukan hambatan, melainkan justru peningkatan efisiensi. Pelayanan akan lebih mudah diakses karena setiap kementerian kini memiliki fokus tugas yang lebih spesifik. "Transisi ini tidak akan membuat pelayanan terganggu, justru sebaliknya, akan lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat karena sudah fokus per tugas masing-masing," tegasnya.
Sebelumnya, Bidang Imigrasi, Pemasyarakatan, dan HAM berada di bawah satu naungan Kanwil Kemenkumham. Kini, setelah transisi, terdapat tiga kantor wilayah terpisah: Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia. Meskipun terpisah, untuk sementara waktu ketiga kantor wilayah ini masih berlokasi di tempat yang sama, yaitu di Jalan S. Parman, Ulak Karang, Kota Padang, lokasi kantor lama Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Alpius menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar akan menempati kantor lama Kanwil Kemenkumham Sumbar. Namun, ia memastikan bahwa pemisahan kantor nantinya tidak akan berdampak negatif pada pelayanan. "Untuk sementara ini masih berada di kantor yang sama sampai nanti ada pemisahan dan pengaturan dari tingkat pusat. Walaupun demikian kami tegaskan tidak ada pelayanan publik yang akan terganggu, bahkan ketika nanti dipisah pun pelayanan akan tetap berjalan," jelasnya.
Kesimpulannya, transisi di Kemenkumham diharapkan membawa dampak positif bagi pelayanan publik di Sumatera Barat. Dengan pemisahan tugas dan fokus yang lebih spesifik, pelayanan yang lebih efisien dan mudah diakses diharapkan akan terwujud. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan transisi ini berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
