Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Sumsel Targetkan Pembentukan Dewan Pengupahan di Empat Kabupaten pada 2025
Sumsel Targetkan Pembentukan Dewan Pengupahan di Empat Kabupaten pada 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana membentuk Dewan Pengupahan di empat kabupaten pada tahun 2025 untuk menentukan upah minimum yang lebih layak bagi pekerja.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Rasionalisasi TPP Kotim: Berjenjang dan Bertahap hingga 2027
Rasionalisasi TPP Kotim: Berjenjang dan Bertahap hingga 2027

Penjabat Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol, menjelaskan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan secara berjenjang dan bertahap hingga tahun 2027 untuk menyesuaikan regulasi pemerintah pusat.

Bupati Ponorogo Tetap Terima Gaji Penuh Meski Jabatan Terpotong
Bupati Ponorogo Tetap Terima Gaji Penuh Meski Jabatan Terpotong

KPU Ponorogo memastikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2029 akan menerima gaji penuh meskipun masa jabatan mereka berkurang 11 bulan karena penyesuaian jadwal Pilkada serentak, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.

Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kemenkum Sulsel telah melakukan harmonisasi dua rancangan peraturan Bupati Barru terkait pembebasan retribusi bangunan dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selaras dengan regulasi nasional.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil selesaikan harmonisasi dua Ranperbup Bangka Tengah, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati, guna memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan

Kemenkumham Sumsel Harmonisasi 5 Raperda/Raperkada OKI, Pastikan Aturan Selaras
Kemenkumham Sumsel Harmonisasi 5 Raperda/Raperkada OKI, Pastikan Aturan Selaras

Kemenkumham Sumsel telah melakukan harmonisasi terhadap lima Raperda dan Raperkada Kabupaten OKI pada Januari 2025 untuk memastikan keselarasan aturan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah tersebut.

Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah
Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Babel melakukan harmonisasi tiga Ranperda Bangka Tengah agar sesuai peraturan perundang-undangan, memastikan proses pembentukannya bebas cacat prosedural dan sesuai UU No.13 Tahun 2022.